Lowongan Kerja Maret 2026

PT Haleyora Powerindo adalah anak Perusahaan PT PLN (Persero) yang bergerak di bidang pengamanan layanan Operasi dan Pemeliharaan (Ophar) pada jaringan transmisi tegangan menengah, tegangan rendah dan jaringan distribusi listrik. PT Haleyora Powerindo juga bergerak di sektor usaha Penyediaan Energi Listrik (Energy Provider) melalui pembentukan Joint Venture Company (JVC) bernama PT Energi Pelabuhan Indonesia (EPI) oleh Haleyora Power dan PT Pelindo II. Dalam operasinya PT Haleyora Power memiliki bisnis internal yang dilakukan sendiri dan bisnis yang dikelola melalui anak-anak perusahaan. Hal ini memberi nilai tambah pada PLN dengan mengintegrasikan kegiatan O&M Transmisi dan Distribusi sedemikian rupa sehingga aktifitas pemeliharaan dan perbaikan aset-aset transmisi dan distribusi berjalan secara efisien, tepat waktu dan memberikan kemudahan informasi pada perusahaan penyedia jasa O&M Transmisi dan Distribusi lain-nya sehubungan dengan lokasi dan status aset transmisi dan distribusi PLN.

Baca selengkapnya

PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk disingkat BSI adalah lembaga perbankan syariah terbesar di Indonesia, yang didirikan 01 Februari 2021. Bank Syariah Indonesia merupakan gabungan dari 3 bank syariah BUMN, yakni PT Bank BRIsyariah Tbk, PT Bank Mandiri Syariah, dan PT Bank BNI Syariah. Mengingat mayoritas masyarakat Indonesia adalah muslim tentunya dengan adanya Bank Syariah akan menjadi salah satu pilihan dan solusi. Karena Bank Syariah menggunakan akad yang diterapkan oleh bank syariah terdiri dari 3 macam yakni Akad Musyarakah, Akad Murabahah dan Akad Mudharabah.

Baca selengkapnya

PT Nindya Beton merupakan anak perusahaan dari PT Nindya Karya (Persero) & PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero). PT Nindya Beton adalah perusahaan yang menjalankan usaha dibidang Beton pracetak, Readymix, Jasa konstruksi dan usaha lain yang berkaitan. Sebagai perusahaan nasional berpengalaman PT Nindya Beton berusaha keras dalam menyelesaikan proyek tepat waktu sesuai standart dengan tetap memperhatikan Sistem Manajemen keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) yang berkualitas untuk memenuhi kepuasan pelanggan dengan berorientasi pada kerjasama saling menguntungkan untuk tumbuh bersama mitra kerja. Baca selengkapnya

BAPPENAS (Kemenneg PPN) sebelumnya bernama Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan, adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan perencanaan pembangunan nasional. Kemeneg PPN dalam melaksanakan tugasnya menggunakan unit organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS). Meneg PPN juga sekaligus menjadi Kepala BAPPENAS. Tugas Pokok dan Fungsi BAPPENAS diuraikan sesuai dengan Keputusan Presiden tentang Organisasi dan tata kerja Kantor Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, tugas pokok dan fungsi tersebut tercermin proses pelaksanaan perencanaan pembangunan nasional.

Baca selengkapnya

Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda merupakan organisasi atau instansi yang berada di bawah pemerintah daerah yang memiliki tanggung jawab dalam penerimaan pendapatan daerah melalui pengoordinasian dan pemungutan pajak, retribusi, bagi hasil pajak, dana perimbangan, dan lain sebagainya. Bapenda dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Singkatnya, Bapenda adalah unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pendapatan daerah.

Baca selengkapnya

Badan Narkotika Nasional (disingkat BNN) adalah sebuah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol. BNN dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dasar hukum BNN adalah Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sebelumnya, BNN merupakan lembaga nonstruktural yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 2007.

Baca selengkapnya

PT. Wika Tirta Jaya Jatiluhur (WTJJ) adalah Badan Usaha Pelaksana (BUP) untuk Proyek Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) SPAM Regional Jatiluhur I yang didirikan pada tanggal 15 Januari 2021. Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) menjadi salah satu pilihan investasi pengembangan SPAM dalam rangka pencapaian target RPJMN 2024 sektor air minum. Untuk membantu percepatan realisasi target tersebut, pemerintah merencanakan SPAM Regional Jatiluhur I dengan kapasitas 4.750 l/detik yang diperuntukan bagi wilayah di DKI Jakarta, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi dan Kabupaten. Dalam skema KPBU, Badan Usaha Pelaksana (BUP) bekerjasama dengan Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) untuk Melakukan pelayanan air curah kepada 4 daerah pelayanan melalui Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) masing-masing daerah.

Baca selengkapnya

PT Transportasi Jakarta atau yang lebih dikenal sebagai Transjakarta merupakan lembaga pengelola Bus Rapid Transit (BRT) atau lebih dikenal dengan Busway. Perusahaan ini mempunyai bentuk kelembagaan sebagai perusahaan Badan Layanan Umum (BLU) yang berada di bawah pengawasan Dinas Perhubungan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta. Transjakarta bertanggung jawab untuk mengelola Busway yang meliputi perencanaan, pengoperasian dan pemeliharaan. Transjakarta Busway mulai dioperasikan pada tanggal 15 Januari 2004 dan merupakan program unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk pengembangan transportasi publik berbasis bus. Transjakarta Busway merupakan pionir reformasi angkutan umum yang memprioritaskan kenyamanan, keamanan, keselamatan dan keterjangkauan bagi masyarakat.

Baca selengkapnya

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) merupakan salah satu kementerian negara di Republik Indonesia yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi. Kementerian ini dipimpin oleh Menteri Komunikasi dan Digital yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Pembentukan Kementerian Komdigi sesuai Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara. Sebagai institusi strategis, Kementerian Komdigi memiliki tugas utama untuk mengelola komunikasi dan transformasi digital, meliputi pengembangan infrastruktur digital, pengawasan ruang digital, perlindungan data pribadi, serta pengelolaan komunikasi publik dan media. Dalam pelaksanaan tugas, Menteri Komdigi dapat dibantu oleh Wakil Menteri yang ruang lingkup kerjanya mencakup perumusan kebijakan serta koordinasi pencapaian kebijakan strategis lintas unit organisasi . Misi yang dinyatakannya meliputi transformasi digital, digitalisasi ekonomi, literasi digital, dan pemerintahan elektronik.

Baca selengkapnya

Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas yang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan daerah di bidang pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Provinsi dimana dalam setiap kegiatannya selalu berhubungan dengan Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi, Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan Komputer Antar Bidang, Pengelolaan Produksi Informasi dan Publikasi, Pengelolaan dan Pengembangan Komunikasi Publik, yang mana pada setiap kegiatan-kegiatan tersebut terbagi menjadi 3 bidang serta 1 Sekretariat. Dimana disetiap bidangnya dibawahi oleh kepala bidang. Sebagai Lembaga pemerintahan yang mempunyai tanggung jawab besar dan bergerak di dalam lingkungan Pemerintah tingkat kota / kabupaten, maka DINKOMINFO mempunyai tugas pokok dan fungsi yang besar dalam membangun Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Baca selengkapnya

Balai Besar Biomedis dan Genomika Kesehatan (BB Binomika) merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Kementerian Kesehatan yang sifatnya mandiri. BB Binomika melaksanakan tugas dalam pengelolaan dan pelayanan di bidang biomedis dan genomika kesehatan termasuk pelayanan laboratorium kesehatan lainnya. BB Binomika berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan. Secara administratif dikoordinasikan dan dibina oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan dan secara teknis fungsional dibina oleh Direktur yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang tata kelola pelayanan kesehatan. Kepala BB Binomika menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi BB Binomika secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Baca selengkapnya

PT. Bina Karya (Persero) adalah Perusahaan Jasa Konsultansi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai Penyedia Jasa Konsultan multi disiplin Teknik dan Manajemen yang sepenuhnya didukung oleh peran serta para Tenaga Ahli/Professional dan Tenaga Terampil dibidangnya. Menghadapi tuntutan akan standar kualitas penyediaan jasa konsultansi yang lebih tinggi PT. Bina Karya (Persero) telah menerapkan standarisasi pelayanan berdasarkan ISO 9001 : 2015 & OHSAS 18001 : 2007 serta prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG).

Baca selengkapnya