Lowongan Kerja Agustus 2025

Badan Pusat Statistik atau BPS merupakan sebuah lembaga pemerintah non kementerian yang memiliki tanggung jawab kepada Presiden. Pada awalnya BPS merupakan Biro Pusat Statistik, yang dibentuk berdasarkan UU No 6 Tahun 1960 mengenai Sensus dan UU Nomer 7 Tahun 1960 mengenai Statistik. Sebagai pengganti kedua UU tersebut ditetapkan UU Nomor 16 Tahun 1997 mengenai Statistik. Berdasarkan UU ini yang ditindaklanjuti dengan peraturan perundangan dibawahnya, secara formal nama Biro Pusat Statistik diganti menjadi Badan Pusat Statistik.

Baca selengkapnya

Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia (dahulu Sekretariat Negara Republik Indonesia, disingkat Setneg RI) adalah kementerian Indonesia yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden dan mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan teknis dan administrasi serta analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara untuk membantu Presiden dan Wakil Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Kementerian Sekretariat Negara dipimpin oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) yang sejak 27 Oktober 2014 dijabat oleh Pratikno. Sekretariat Negara dibentuk sejak awal Negara Republik Indonesia berdiri. Proklamasi Kemerdekaan bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan tonggak awal berdirinya negara Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan, pada tanggal 18 Agustus 1945, Ir. Soekarno diangkat sebagai Presiden dan Drs. Mohammad Hatta diangkat sebagai Wakil Presiden. Pada tanggal 2 September 1945, Presiden Soekarno membentuk Kabinet Pemerintah Republik Indonesia yang pertama. Dalam pembentukan Kabinet pertama ini, diangkat seorang Sekretaris Negara dan Juru Bicara Presiden. Baca selengkapnya

Otorita Ibu Kota Nusantara adalah lembaga setingkat kementerian yang menyelenggarakan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggara Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara. Dipimpin oleh seorang kepala otorita dengan dibantu oleh wakilnya yang ditunjuk oleh Presiden Indonesia dan merupakan anggota kabinet sebagai pejabat setingkat menteri. Ibu Kota Negara akan dibangun untuk mencapai target Indonesia sebagai negara maju, sesuai Visi Indonesia 2045. Dibangun dengan identitas nasional, IKN akan mengubah orientasi pembangunan menjadi Indonesia-sentris, serta mempercepat Transformasi Ekonomi Indonesia.

Baca selengkapnya

Balai Prasarana Permukiman Wilayah Banten terbentuk setelah keluarnya Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Jabatan Kepala Balai Nomor 133/KPTS/M/2019 pada 11 Februari 2019. Progam SPAM Perdesaan merupakan salah satu program padat karya dari Kementerian PUPR dalam bidang pembangunan infrastruktur air minum untuk menyediakan sarana air minum yang terjangkau dan berkelanjutan bagi masyarakat yang belum memiliki akses air minum yang aman.

Baca selengkapnya

PT BRI Danareksa Sekuritas adalah anak usaha Bank Rakyat Indonesia yang bergerak di bidang sekuritas. Didirikan pada tahun 1992, PT Danareksa Sekuritas merupakan perusahaan efek yang menjalankan kegiatan usaha sebagai perantara perdagangan efek, penjamin emisi efek, penatalaksana atau arranger, dan penasihat keuangan. Pada akhir Desember 2018, mayoritas saham BRIDS dimiliki oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI), bank terbesar di Indonesia. BRIDS merupakan perusahaan efek terlama yang terafiliasi dengan Pemerintah melalui Kementerian BUMN. Hingga akhir tahun 2021, perusahaan ini memiliki 10 kantor cabang, 36 galeri investasi, dan 3 mitra yang tersebar di seluruh Indonesia.

Baca selengkapnya

PT Len Rekaprima Semesta adalah anak perusahaan PT Len Railway Systems yang bergerak dibidang Operation & Maintenance Perkeretaapian. Beberapa proyek yang pernah dan saat ini di jalankan oleh PT Len Rekaprima Semesta diantaranya, Operasi dan Maintenance SkyTrain Bandara Internasional Soekarno Hatta, Maintenance proyek LRT Palembang, Maintenance PSD System di MRT Jakarta, dan beberapa lintas main line dari Purwokerto-Jombang, lintas Cirebon-Surabaya, dan beberapa lintas di pulau Sumatera. Perusahaan senantiasa bekerja keras dan berkomitmen menjadi mitra bisnis terdepan dari pemilik Infrastruktur Perkeretaapian dalam meningkatkan produktifitas dan mobilitas masyarakat Indonesia. Baca selengkapnya

Hotel Indonesia Group atau HIG merupakan BUMN yang bergerak di bidang management jaringan hotel milik pemerintah. Saat ini Hotel Indonesia telah mengelola 20 hotel, di antaranya adalah Inaya Putri Bali, Grand Inna Kuta, Grand Inna Padang, Grand Inna Malioboro, Grand Inna Tunjungan, Grand Inna Samudra Beach, Grand Inna Medan, Grand Inna Bali Beach, Inna Bali Beach Resort, Inna Bali Beach Garden, Inna Tretes, Inna Parapat, Inna Sindhu Beach,Inna Bali Heritage, Grand Inna Daira Palembang, Inaya Bay Komodo, Inna Ombilin Heritage, Jatiluhur Valley Resort, Wanasekar, dan Saka Tanjung Enim.

Baca selengkapnya

Balai Pengelola Kereta Api dibawah naungan Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana kereta api. Dalam melaksanakan tugasnya, Balai Pengelola Kereta Api menyelenggarakan fungsi :

• Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan perawatan dan peningkatan fasilitas sarana dan prasarana kereta api ringan
• Perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan sarana dan prasarana kereta api ringan, penyusunan grafik perjalanan kereta api ringan, dan kemitraan
• Penyusunan dan pengusulan tarif pelaksanaan pemanfaatan
• Penyusunan petunjuk teknis dan/atau Standar Operasional Prosedur pengelolaan kereta api ringan
• Penyusunan rencana program dan anggaran
• Pelaksanaan urusan keuangan, sumber daya manusia, kearsipan, hubungan masyarakat, hukum, kerja sama, teknologi informasi, dan data, serta pengelolaan Barang Milik Negara
• Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan

Baca selengkapnya

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) adalah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang bertindak sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara di tingkat banding. Sebagai Pengadilan Tingkat Banding, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara di tingkat banding. Selain itu, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara juga bertugas dan berwenang untuk memeriksa dan memutus di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan Tata Usaha Negara di dalam daerah hukumnya.

Baca selengkapnya

Universitas Padjadjaran atau Unpad merupakan salah satu perguruan tinggi negeri yang ada di Indonesia. Unpad berdiri pada 11 September 1957, dengan lokasi kampus di Bandung. Pemilihan nama “Padjadjaran” yang digunakan diambil dari nama ibukota Kerajaan Sunda, yaitu Pakuan Pajajaran. Nama ini adalah nama yang paling terkenal dan dikenang oleh masyarakat Sunda, karena kemasyhuran sosoknya di antara raja-raja yang ada di tatar Sunda pada masa itu. Saat ini, Unpad berstatus sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan Unpad sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum ditandatangani Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono, pada 17 Oktober 2014. Setelah itu, Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran ditandatangani Presiden RI, Joko Widodo, pada 22 Juli 2015.

Baca selengkapnya

Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran (PPKK) adalah Badan Layanan Umum (BLU) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Sekretaris Negara. PPKK mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, pengembangan, pengendalian, pemeliharaan, dan pengusahaan pemanfaatan Komplek Kemayoran. Pada saat ini Komplek Kemayoran sudah berkembang pesat. Hal tersebut ditandai dengan banyaknya gedung-gedung perkantoran, apartemen, rumah susun, kompleks perumahan, pusat perbelanjaan, rumah-rumah ibadah, rumah sakit, bahkan sekolah bertaraf internasional. Pembangunan didalam Komplek Kemayoran tentunya karena adanya kerjasama antara PPKK dengan pihak-pihak swasta. Ada beberapa hal yang membuat pihak swasta berminat untuk berinvestasi di dalam Komplek Kemayoran, selain dapat turut serta melakukan pembangunan di Indonesia tentunya adalah karena letaknya yang strategis dan masih banyak terdapat lahan kosong yang belum dibangun. Baca selengkapnya

PT Pertamina International Shipping (PIS) merupakan perusahaan subholding Pertamina. PT Pertamina International Shipping bergerak dalam bidang pelayaran nasional bertaraf internasional, PIS menangkap peluang dengan memberikan keuntungan berupa pengelolaan bisnis pelayaran secara profesional, sesuai praktik pelayaran Indonesia dan memberikan keuntungan finansial dengan adanya insentif pajak, sehingga PIS akan mampu memberikan harga yang lebih kompetitif, tentunya dengan komitmen pelayanan yang baik. PIS memasok kebutuhan energi ke berbagai tempat di tanah air. Terutama dengan adanya Tol Laut sebagai program Pemerintah Indonesia, kelancaran distribusi barang hingga ke pelosok Indonesia juga turut menjadi kontribusi PIS, di mana tentunya dapat berdampak positif pada pemerataan harga logistik setiap barang di seluruh wilayah Indonesia.

Baca selengkapnya