Lowongan Kerja Juni 2026

PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Persero) atau disingkat PT Asabri (Persero) , adalah sebuah BUMN yang bergerak dibidang Asuransi Sosial dan pembayaran pensiun khusus untuk Prajurit TNI, Anggota Polri, PNS Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan POLRI.Semula prajurit TNI, anggota Polri dan PNS Kemhan/Polri menjadi peserta Taspen (Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri) yang didirikan pada tanggal 17 April 1963 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1963. Namun dalam perjalanannya, keikutsertaan prajurit TNI dan anggota Polri dalam Taspen mempengaruhi penyelenggaraan Program Taspen. Untuk menindaklanjuti hal tersebut dan meningkatkan kesejahteraan Prajurit TNI, Anggota Polri dan PNS Kemhan/Polri, maka Dephankam (saat itu) memprakarsai untuk mengelola premi sendiri dengan membentuk lembaga asuransi yang lebih sesuai.

Baca selengkapnya

PT. Kawasan Industri Terpadu Batang atau “Grand Batang City” merupakan Kawasan Industri terbesar di Indonesia dan berada tepat di tengah-tengah jalur tol Trans Jawa yaitu di Kabupaten Batang yang menghubungkan seluruh sentra industri dan jalur logistik di Pulau Jawa. Grand Batang City merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang memiliki luas lahan mencapai 4.300 Ha dengan konsep “Smart, Green, and Modern ” dengan mengedepankan pengembangan Kawasan yang berkelanjutan sesuai prinsip-prinsip “Sustainability dan ESG” yang didukung penuh oleh Pemerintah Indonesia. PT Kawasan Industri Terpadu batang (Grand Batang City) ini merupakan Holding BUMN Danareka bersama dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Mandiri), PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI), serta PT Mlapamlapi Berkah Samiyan (Locarasa) melaksanakan penandatanganan Perjanian Sewa (PS) sebagai tenant ritel & komersial pertama di gedung pengelola Grand Batang City. Grand Batang City dipersiapkan menjadi kawasan industri yang kompetitif di Asia Tenggara dan menjadi salah satu Proyek Strategis Nasional. Perusahaan ini didirikan oleh Pemerintah Indonesia, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan Pemerintah Kabupaten Batang pada tahun 2020.

Baca selengkapnya

Komisi Pemberantasan Korupsi atau disingkat KPK merupakan lembaga hukum milik pemerintah Indonesia yang bertanggung jawab dalam bidang pemberantasan korupsi. Lembaga KPK merupakan komisi independen di Indonesia yang dibentuk pada tahun 2003 untuk mengatasi, menanggulangi dan memberantas korupsi di Indonesia. Sejak tahun 2011 sampai saat ini KPK dipimpin oleh Abraham Samad. Adapun tugas KPK adalah koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi (TPK), supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan TPK, melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap TPK, melakukan tindakan-tindakan pencegahan TPK dan melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Baca selengkapnya

Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah atau BPD Jateng merupakan Bank milik pemerintah provinsi Jawa Tengah yang pertama kali didirikan di Semarang berdasarkan Surat Persetujuan Menteri Pemerintah Umum & Otonomi Daerah tanggal 13 Maret 1963 dan ijin usaha dari Menteri Urusan Bank Sentral tanggal 14 Maret 1963 sebagai landasan operasional Jawa Tengah. Operasional pertama dimulai pada tanggal 6 April 1963 dengan menempati Gedung Bapindo, Jl. Pahlawan No. 3 Semarang sebagai Kantor Pusat. Tujuan utama pendirian bank BPD Jateng adalah untuk mengelola keuangan daerah yaitu sebagai pemegang Kas Daerah dan membantu meningkatkan ekonomi daerah dengan memberikan kredit kepada pengusaha kecil.

Baca selengkapnya

Badan Restorasi Gambut Republik Indonesia (BRG) adalah lembaga nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. BRG dibentuk pada 6 Januari 2016, melalui Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Badan Restorasi Gambut. BRG bekerja secara khusus, sistematis, terarah, terpadu dan menyeluruh untuk mempercepat pemulihan dan pengembalian fungsi hidrologis gambut yang rusak terutama akibat kebakaran dan pengeringan.

Baca selengkapnya

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dipimpin oleh Kepala Dinas dan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Baca selengkapnya

PT Brantas Energi adalah Perusahaan yang didirikan oleh PT Brantas Abipraya (Persero). Perusahaan ini bergerak di bidang investasi energi terbarukan, khususnya Hydro Power. PT Brantas Energi berdiri dengan didukung oleh daya, potensi dan pengalaman dari PT Brantas Abipraya dalam industri konstruksi dan sektor listrik. Berdasarkan motto PT Brantas Energi, “Eco Responsible”, PT Brantas Energi selalu mendasari semua kegiatan dengan berfokus pada pelestarian lingkungan. PT Brantas Energi diharapkan tumbuh dan berperan dalam mendukung kebijakan pemerintah untuk menyediakan pasokan listrik terbarukan dan berkelanjutan.

Baca selengkapnya

Kementerian Kehutanan atau yang sekarang disebut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dahulu Departemen Kehutanan, disingkat Dephut adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan kehutanan dan perkebunan. Bakti Rimbawan adalah program Kementerian Kehutanan guna membuka kesempatan kepada warga negara Indonesia yang memiliki integritas dan komitmen tinggi untuk menjadi Tenaga Bakti Rimbawan guna memenuhi kebutuhan tenagakerja tingkat terampil dan ahli dalam melaksanakan pengabdian pada Negara khususnya pembangunan kehutanan. Dalam pelaksanaannya, yang sejalan dengan semakin berkembangnya usaha-usaha lain dalam pembangunan nasional. Apabila masalah dan hambatan tersebut tidak ditangani secara menyeluruh, tujuan pembangunan kehutanan akan dapat terganggu.

Baca selengkapnya

Komisi pemilihan umum (KPU) adalah lembaga negara yang menyelenggarakan dan bertanggung jawab akan pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia. Pemilihan umum (pemilu) di Indonesia pada awalnya ditujukan untuk memilih anggota lembaga perwakilan, yaitu DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Setelah amandemen keempat UUD 1945 pada 2002, pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres), yang semula dilakukan oleh MPR, disepakati untuk dilakukan langsung oleh rakyat sehingga pilpres pun dimasukkan ke dalam rangkaian pemilu. Pilpres sebagai bagian dari pemilu diadakan pertama kali pada Pemilu 2004. Pada 2007, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (pilkada) juga dimasukkan sebagai bagian dari rezim pemilu.

Baca selengkapnya

PT Yodya Karya ( Persero ) adalah bagian dari jajaran perusahaan milik negara atau BUMN yang memfokuskan diri pada bidang konsultan perusahaan ini adalah perusahaan konsultan perencana badan usaha milik negara (BUMN), hasil dari nasionalisasi perusahaan yang bergerak di bidang jasa konsultansi untuk pekerjaan perencanaan dan pengawasan bangunan gedung. PT Yodya Karya (Persero) terus berkembang dengan tetap berpegang pada inti bisnis perusahaannya, yaitu Jasa Konsultansi untuk pekerjaan mulai Survei, Perancangan dan Perencanaan, Manajemen Proyek, Manajemen Konstruksi, Pengawasan pada Bidang Engineering maupun Bidang Non Engineering.

Baca selengkapnya

PT Berkah Industri Mesin Angkat atau PT BIMA adalah salah satu anak perusahaan PT BJTI PORT yang tergabung dalam PT Pelindo III Group yang berdiri pada tahun 2015. PT BIMA berperan sebagai perusahaan pemeliharaan yang tersebar di wilayah Pelindo III group, dengan core bisnis repair dan maintenance peralatan pelabuhan yang professional, termasuk didalamnya adalah layanan general Overhaul, pabrikasi spare part dan layanan terkait,. PT BIMA juga memberikan solusi terbaik seperti : pembersihan alat bongkar muat dan pemeliharan di kapal pandu dan kapal tunda . PT BIMA sudah beroperasi di 17 wilayah kerja yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia antara lain : Kalimantan, Jawa Tengah dan Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Baca selengkapnya