Lowongan Kerja Agustus 2026

Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau disebut LPDB-KUMKM adalah lembaga yang bertugas melaksanakan pengelolaan dana bergulir untuk pembiayaan KUMKM antara lain berupa pinjaman dan bentuk pembiayaan lainnya yang sesuai dengan kebutuhan KUMKM, dimana ketentuan mengenai kriteria KUMKM di tetapkan oleh LPDB-KUMKM. Sebelum dibentuknya LPDB-KUMKM, pengelolaan Dana Bergulir untuk Koperasi dan UMKM dilaksanakan oleh Deputi-deputi lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM. Instansi lembaga ini dibentuk dengan Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia.

Baca selengkapnya

KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) adalah kuasa bendahara umum negara untuk menyalurkan dana dari kas negara ke beberapa satuan kerja di bawah kemeterian/lembaga lain ataupun di bawah kemeterian keuangan sendiri. Secara struktural KPPN bekerja di bawah direktorat jenderal perbendaharaan kementerian keuangan, tetapi bertanggung jawab langsung kepada Kepala kantor wilayah. Secara umum tugas KPPN ini sangat penting, karena bertanggungjawab untuk menjadi wakil bendahara umum dalam menyalurkan dan membebankan biaya apapun yang ada di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. KPPN ini lawan kata dari Kantor Pelayanan Pajak dan Kantor Bea Cukai. Apabila kedua kantor tersebut melakukan tugasnya untuk mendapatkan uang dari rakyat, sedangkan KPPN bertanggungjawab untuk menyalurkan anggaran sesuai peruntukannya yang tertuang dalam UU APBN. Secara fungsi sendiri KPPN terbagi menjadi 5 kantor.

Baca selengkapnya

PT Eksploitasi dan Industri Hutan I (PT Inhutani I) saat ini merupakan perusahaan Holding BUMN Kehutanan dibawah naungan Perum Perhutani Group, yang merupakan hasil merger PT Inhutani I, PT Inhutani II dan PT Inhutani III. PT Inhutani bergerak di bidang pengelolaan hutan alam, pengelolaan hutan tanaman, pengolahan industri hasil hutan kayu dan non kayu, agroforestry, dan jasa wisata hutan. Visi PT Inhutani I yaitu Menuju Industri Kehutanan Hijau (Green Forestry Industry) dengan Diversifikasi Usaha Produk Non Kayu Secara Seimbang Berbasis Unit Kerja Untuk Meningkatkan Kinerja Pendapatan.

Baca selengkapnya

PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) atau disingkat BKI adalah Badan Usaha Milik Negara Indonesia yang ditunjuk sebagai satu-satunya badan klasifikasi nasional untuk melakukan pengkelasan kapal niaga berbendara Indonesia maupun asing yang secara reguler beroperasi di perairan Indonesia. Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) menjadi badan klasifikasi ke-4 di Asia setelah Jepang, China dan Korea, dan menjadi satu-satunya badan klasifikasi nasional yang bertugas untuk mengkelaskan kapal-kapal niaga berbendera Indonesia dan kapal berbendera asing yang secara reguler beroperasi di perairan Indonesia. Kegiatan klasifikasi BKI merupakan pengklasifikasian kapal berdasarkan konstruksi lambung, mesin dan listrik kapal dengan tujuan memberikan penilaian teknis atas laik tidaknya kapal tersebut untuk berlayar. Selain itu, BKI juga dipercaya oleh Pemerintah untuk melaksanakan survei dan sertifikasi statutoria atas nama Pemerintah Republik Indonesia, antara lain Load Line, ISM Code dan ISPS Code. Baca selengkapnya

Balai Besar Biomedis dan Genomika Kesehatan (BB Binomika) merupakan Unit Pelaksana Teknis yang sifatnya mandiri. BB Binomika melaksanakan tugas dalam pengelolaan dan pelayanan di bidang biomedis dan genomika kesehatan termasuk pelayanan laboratorium kesehatan lainnya. BB Binomika berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan. Secara administratif dikoordinasikan dan dibina oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan dan secara teknis fungsional dibina oleh Direktur yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang tata kelola pelayanan kesehatan. Kepala BB Binomika menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi BB Binomika secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Baca selengkapnya

BPJS Kesehatan atau dahulu disebut PT Asuransi Kesehatan (Askes) merupakan Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan khusus oleh pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun PNS dan TNI/POLRI, Veteran, Perintis Kemerdekaan beserta keluarganya dan Badan Usaha lainnya. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI PT Askes (Persero) ditunjuk sebagai penyelenggara Program Jaminan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin (PJKMM).

Baca selengkapnya

PT. Bina Karya (Persero) adalah Perusahaan Jasa Konsultansi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai Penyedia Jasa Konsultan multi disiplin Teknik dan Manajemen yang sepenuhnya didukung oleh peran serta para Tenaga Ahli/Professional dan Tenaga Terampil dibidangnya. Menghadapi tuntutan akan standar kualitas penyediaan jasa konsultansi yang lebih tinggi PT. Bina Karya (Persero) telah menerapkan standarisasi pelayanan berdasarkan ISO 9001 : 2015 & OHSAS 18001 : 2007 serta prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG).

Baca selengkapnya

PT ASDP Indonesia Ferry merupakan salah satu BUMN di Indonesia yang bergerak dalam jasa angkutan penyeberangan dan pengelola pelabuhan penyeberangan untuk penumpang, kendaraan dan barang. Fungsi utama perusahaan ini adalah menyediakan akses transportasi publik antar pulau yang bersebelahan serta menyatukan pulau-pulau besar sekaligus menyediakan akses transportasi publik ke wilayah yang belum memiliki penyeberangan guna mempercepat pembangunan (penyeberangan perintis). PT Indonesia Ferry (Persero) bernama Proyek ASD Ferry (PASDF) kemudian berubah menjadi Perum ASDP pada tahun 1986 dan selanjutnya tahun 1993 menjadi PT ASDP (Persero).

Baca selengkapnya

Bank Indonesia atau yang biasa dikenal BI merupakan bank sentral milik pemerintah Republik Indonesia sebagai bank sentral, Bank Indonesia ( BI ) mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain. BI juga menjadi satu-satunya lembaga yang memiliki hak untuk mengedarkan uang di Indonesia. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya BI dipimpin oleh Dewan Gubernur. Untuk mencapai tujuannya Bank Indonesia – BI didukung oleh tiga pilar yang merupakan tiga bidang tugasnya. Ketiga bidang tugas ini adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta mengatur dan mengawasi perbankan di Indonesia. Ketiganya perlu diintegrasi agar tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dapat dicapai secara efektif dan efisien.

Baca selengkapnya

PT Perkebunan Nusantara IV (Persero) atau PTPN IV merupakan perusahaan BUMN yang memiliki fokus usaha bisni dalam bidang komoditas Kelapa Sawit dan Teh, dengan hasil produk antara lain : Minyak Sawit (CPO), Inti Sawit (PK), Minyak Inti Sawit (PKO), Ampas Inti Sawit (PKM), Teh Hitam Crude Palm Oil. Bahan Baku Industri perusahaan adalah minyak kelapa sawit yang diekstraksi dari daging buah (Mesocarp) yang mempunyai titik beku pada suhu kamar dan mempunyai warna merah jingga, bahan baku ini diperoleh sebanyak 22 – 23 % dari Tandan Buah Segar (TBS) Fitur : Mengandung Beta Carotene yang tinggi, yang merupakan anti-oksidant dan provitamin A. Inti Sawit (Palm Kernel), sedangkan bahan baku industri pangan diperoleh dari biji sawit, melalui proses pemecahan biji yang diperoleh sebanyak 4 – 5 % dari Tandan Buah Segar (TBS).

Baca selengkapnya

Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) adalah lembaga pendidikan perbankan yang memiliki hubungan dengan Bank Indonesia, didirikan pada 18 Desember 1958. Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) didirikan dengan nama Yayasan Akademi Bank pada tanggal 18 Desember 1958. Dalam perkembangannya LPPI mengalami pergantian nama beberapa kali. Setelah sekitar lima tahun Yayasan Akademi Bank berganti nama menjadi Perguruan Tinggi Ilmu Keuangan dan Perbankan (PTIKP), yang mana PTIKP berada di bawah Menteri Urusan Bank Sentral/Gubernur Bank Indonesia. Tidak lama kemudian PTIKP diganti lagi dengan nama Lembaga Pendidikan Bank Berdjoang dengan status di bawah Urusan Bank Sentral (UBS).

Baca selengkapnya

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau yang disebut SKK Migas merupakan institusi yang dibentuk oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Badan usaha negera ini menggantikan peranan BPMIGAS yang dibubarkan Mahkamah Konstitusi pada 13 November 2012 karena dianggap bertentangan dengan UUD 1945. SKK Migas bertugas melaksanakan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi berdasarkan Kontrak Kerja Sama. Pembentukan lembaga ini dimaksudkan supaya pengambilan sumber daya alam minyak dan gas bumi milik negara dapat memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi negara untuk rakyat. Konsumsi energi yang tidak sebanding dengan ketersediaan sumber energi menempatkan Indonesia dalam kondisi krisis energi.

Baca selengkapnya