Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) adalah perguruan tinggi negeri yang terletak di Surabaya. Pada awalnya, ITS didirikan oleh Yayasan Perguruan Tinggi Teknik (YPTT) yang diketuai oleh dr. Angka Nitisastro pada 10 November 1957. Tahun 2019, ITS menduduki peringkat 4 Perguruan Tinggi terbaik di Indonesia dan dinyatakan sebagai Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH) terbaik (peringkat 1) dalam Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Anggaran. ITS juga menerima Penghargaan Widyapadi (peringkat 3) sebagai Perguruan Tinggi terinovasi dan Penghargaan SINTA untuk kategori publikasi terbanyak.Di level internasional, ITS menduduki peringkat ke-3 terbaik Perguruan Tinggi di Indonesia versi Times Higher Education (THE) World University Ranking tahun 2019 dan 2020. Sedangkan, di level Asia Pasifik, ITS menduduki peringkat 201+.
Baca selengkapnya
BPJS Kesehatan atau dahulu disebut PT Asuransi Kesehatan (Askes) merupakan Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan khusus oleh pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun PNS dan TNI/POLRI, Veteran, Perintis Kemerdekaan beserta keluarganya dan Badan Usaha lainnya. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI PT Askes (Persero) ditunjuk sebagai penyelenggara Program Jaminan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin (PJKMM).
Baca selengkapnya
Perum Peruri atau dapat disebut Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia, merupakan sebuah perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditugasi untuk mencetak uang rupiah (baik uang kertas maupun uang logam) bagi Republik Indonesia, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2006. Selain mencetak uang rupiah Republik Indonesia, juga mencetak produk sekuriti lainnya, termasuk mencetakan kertas berharga non uang dan logam non uang. Awal mula Perum Peruri didirikan pada tahun 15 September 1971, merupakan gabungan dari dua perusahaan, yaitu PN. Pertjetakan Kebajoran dan PN. Artha Yasa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1971, selanjutnya diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1982, kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2000 dan disempurnakan untuk terakhir kalinya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2006.
Baca selengkapnya
Universitas Gajah Mada (UGM) merupakan gabungan dari beberapa sekolah tinggi yang telah lebih dulu didirikan di antaranya Balai Perguruan Tinggi Gadjah Mada, Sekolah Tinggi Teknik, dan Akademi Ilmu Politik yang terletak di Yogyakarta, Balai Pendidikan Ahli Hukum di Solo, serta Perguruan Tinggi Kedokteran Bagian Praklinis di Klaten, yang disahkan dengan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 1949 tentang Peraturan Penggabungan Perguruan Tinggi menjadi Universiteit.
Baca selengkapnya

Universitas Pertamina (UP) didirikan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 60/KPT/I/2016 yang diterbitkan pada 1 Februari 2016 tentang izin pendirikan Universitas Pertamina. Sementara, peresmian universitas dilakukan pada 11 Februari 2016 oleh Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidkan Tinggi dan Direktur Utama PT. Pertamina (Persero) yang didukung oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Berdirinya universitas ini merupakan wujud kontribusi PT. Pertamina (Persero) kepada masyarakat melalui penyelenggaraan pendidikan tinggi. UP didirikan dengan semangat menjadi perguruan tinggi berkelas dunia di bidang bisnis dan teknologi energi. Pengelolaan UP dilakukan oleh Yayasan Pertamina atau Pertamina Foundation. Pertamina Foundation merupakan yayasan yang selama 2012-2014 telah mendanai lebih dari Rp 300 miliar untuk berbagai kegiatan berorientasi pendidikan dan lingkungan hidup antara lain, implementasi Education for Sustainable Development (Sekolah Sobat Bumi), hibah penelitian dan anugerah riset, beasiswa, relawan tenaga pendidikan, dan restorasi lingkungan.
Baca selengkapnya

PT Pertamina Patra Drilling Contractor didirikan pada tanggal 11 September 1981 sebagai perusahaan nasional pertama yang berfokus pada penyediaan jasa pemboran lepas pantai di Indonesia dengan prioritas utama dengan menggunakan peralatan dalam negeri dan mempromosikan transfer teknologi pemboran lepas pantai kepada personel nasional. Karena perubahan lingkungan bisnis eksternal, Perusahan ini mengalihkan lini bisnisnya dari pengeboran lepas pantai ke penyedia layanan Accommodation Work Barge (AWB) dan Catering. PT Pertamina Drilling Contractor sahamnya sebagian besar dimiliki oleh PT Pertamina Drilling Services Indonesia (PDSI) sebagai salah satu anak perusahaan Pertamina (Persero) sejak Januari 2013. Pada tahun 2014, perusahaan melakukan diversifikasi bisnis terkait dengan layanan pendukung pengeboran darat untuk mendukung operasional Rig PT. Pertamina Drilling Service Indonesia (PDSI) seperti Pasokan Tenaga Kerja, Alat Berat Truk (HTE), Katering dan Kendaraan Ringan untuk Penumpang. Baca selengkapnya
Badan Pengelola Keuangan Haji – BPKH adalah lembaga yang melakukan pengelolaan Keuangan Haji. Keuangan Haji adalah semua hak dan kewajiban pemerintah yang dapat dinilai dengan uang terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji serta semua kekayaan dalam bentuk uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, baik yang bersumber dari jemaah haji maupun sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Pengelolaan Keuangan Haji berasaskan pada prinsip syariah, kehati-hatian, manfaat, nirlaba, transparan dan akuntabel.
Baca selengkapnya
PT PLN atau PT Perusahaan Listrik Negara merupakan salah satu perusahaan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang membidangi sektor usaha kelistrikan di negara Indonesia. Perusahaan ini dipimpin oleh seorang direktur utama yaitu Sofyan Basir. Ketenagalistrikan di Indonesia dimulai pada akhir abad ke-19, ketika beberapa perusahaan Belanda mendirikan pembangkitan tenaga listrik untuk keperluan sendiri. Pengusahaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dimulai sejak perusahaan swasta Belanda NV. NIGM memperluas usahanya di bidang tenaga listrik, yang semula hanya bergerak di bidang gas. Kemudian meluas dengan berdirinya perusahaan swasta lainnya. PT PLN merupakan sebuah perusahaan yang memiliki peranan vital di Indonesia.
Baca selengkapnya
BAPPENAS (Kemenneg PPN) sebelumnya bernama Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan, adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan perencanaan pembangunan nasional. Kemeneg PPN dalam melaksanakan tugasnya menggunakan unit organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS). Meneg PPN juga sekaligus menjadi Kepala BAPPENAS. Tugas Pokok dan Fungsi BAPPENAS diuraikan sesuai dengan Keputusan Presiden tentang Organisasi dan tata kerja Kantor Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, tugas pokok dan fungsi tersebut tercermin proses pelaksanaan perencanaan pembangunan nasional.
Baca selengkapnya
Badan Amil Zakat Nasional atau disingkat BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Lembaga ini merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Lembaga ini berkedudukan di ibu kota negara. Keanggotaan lembaga pemerintah ini terdiri atas 11 orang anggota yakni delapan orang dari unsur masyarakat (Ulama, tenaga profesional dan tokoh masyarakat Islam) dan tiga orang dari unsur pemerintah (ditunjuk dari kementerian/instansi yang berkaitan dengan pengelolaan zakat).
Baca selengkapnya
Kemenkes atau Kementerian Kesehatan Republik Indonesia merupakan salah satu kementerian yang membidangi urusan kesehatan. Kementerian Kesehatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Masa masa pemerintahan presiden Joko Widodo Kementerian Kesehatan dipimpin oleh Budi Gunadi Sadikin yang menggantikan Terawan. Salah satu pekerjaan berat Kemenkes pada tahun 202o yaitu Indonesia diguncang oleh serangan virus Covid-19 (Coronavirus Disease-2019) yang telah menelan angka kematian hingga 30.000 korban jiwa.
Baca selengkapnyaKomisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan adalah lembaga negara yang independen untuk penegakan hak asasi manusia perempuan Indonesia. Komnas Perempuan dibentuk melalui Keputusan Presiden No. 181 Tahun 1998, pada tanggal 9 Oktober 1998, yang diperkuat dengan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2005. Komnas Perempuan lahir dari tuntutan masyarakat sipil, terutama kaum perempuan, kepada pemerintah untuk mewujudkan tanggung jawab negara dalam menanggapi dan menangani persoalan kekerasan terhadap perempuan. Tuntutan tersebut berakar pada tragedi kekerasan seksual yang terutama dialami oleh perempuan etnis Tionghoa dalam kerusuhan Mei 1998 di berbagai kota besar di Indonesia. Komnas Perempuan tumbuh menjadi salah satu Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia (LNHAM), sesuai dengan kriteria-kriteria umum yang dikembangkan dalam
The Paris Principles. Kiprah aktif Komnas Perempuan menjadikan lembaga ini contoh berbagai pihak dalam mengembangkan dan meneguhkan mekanisme HAM untuk pemajuan upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan baik di tingkat lokal, nasional, kawasan, maupun internasional.
Baca selengkapnya