Lowongan Kerja September 2024

Badan Pusat Statistik atau BPS merupakan sebuah lembaga pemerintah non kementerian yang memiliki tanggung jawab kepada Presiden. Pada awalnya BPS merupakan Biro Pusat Statistik, yang dibentuk berdasarkan UU No 6 Tahun 1960 mengenai Sensus dan UU Nomer 7 Tahun 1960 mengenai Statistik. Sebagai pengganti kedua UU tersebut ditetapkan UU Nomor 16 Tahun 1997 mengenai Statistik. Berdasarkan UU ini yang ditindaklanjuti dengan peraturan perundangan dibawahnya, secara formal nama Biro Pusat Statistik diganti menjadi Badan Pusat Statistik.

Baca selengkapnya

Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia (dahulu Sekretariat Negara Republik Indonesia, disingkat Setneg RI) adalah kementerian Indonesia yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden dan mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan teknis dan administrasi serta analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara untuk membantu Presiden dan Wakil Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Kementerian Sekretariat Negara dipimpin oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) yang sejak 27 Oktober 2014 dijabat oleh Pratikno. Sekretariat Negara dibentuk sejak awal Negara Republik Indonesia berdiri. Proklamasi Kemerdekaan bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan tonggak awal berdirinya negara Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan, pada tanggal 18 Agustus 1945, Ir. Soekarno diangkat sebagai Presiden dan Drs. Mohammad Hatta diangkat sebagai Wakil Presiden. Pada tanggal 2 September 1945, Presiden Soekarno membentuk Kabinet Pemerintah Republik Indonesia yang pertama. Dalam pembentukan Kabinet pertama ini, diangkat seorang Sekretaris Negara dan Juru Bicara Presiden. Baca selengkapnya

Badan Amil Zakat Nasional atau disingkat BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Lembaga ini merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Lembaga ini berkedudukan di ibu kota negara. Keanggotaan lembaga pemerintah ini terdiri atas 11 orang anggota yakni delapan orang dari unsur masyarakat (Ulama, tenaga profesional dan tokoh masyarakat Islam) dan tiga orang dari unsur pemerintah (ditunjuk dari kementerian/instansi yang berkaitan dengan pengelolaan zakat).

Baca selengkapnya

Pusat Kajian Halal LDPM merupakan salah satu Lembaga Pendampingan Proses Produk Halal (LP3H) yang disahkan oleh BPJPH Kementerian Agama RI. Bergerak dibidang pendampingan kepada pelaku UMK untuk pengajuan sertifikat halal. Sertifikasi produk halal di Indonesia sendiri diselenggarakan oleh BPJPH yang bekerja sama dengan lembaga terkait yakni Kementerian Agama, LPH, dan MUI. Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) merupakan suatu lembaga yang didirikan oleh pemerintah dan masyarakat melalui lembaga keagamaan Islam yang berbadan hukum. Pusat Studi Halal ialah suatu pusat penelitian yang berfokus pada penelitian produk halal. Pusat Studi Halal berfungsi untuk mendukung Majelis Ulama Indonesia melalui laboratoriumnya untuk menguji aspek halal dari produk dan layanan dengan bantuan para ahli tentang praktik produk halal.

Baca selengkapnya

PT Pertamina Patra Niaga merupakan salah satu anak perusahaan PT Pertamina ( BUMN ) yang didirikan pada tahun 1997, dan terdaftar dengan nama “PT ELNUSA HARAPAN”. Kemudian pada tahun 2004, didirikanlah PT PATRA NIAGA sebagai perusahaan yang khusus bergerak di bidang usaha sektor hilir industri minyak dan gas (MIGAS). Pada tahun 2011, satu per satu logo anak perusahaan PT Pertamina (Persero) yang bergerak di bidang Pemasaran dan Niaga mulai dibenahi, termasuk logo dan nama perusahaan PT Patra Niaga yang berubah menjadi PT Pertamina Patra Niaga. Perubahan logo mencerminkan kemauan yang kuat dari seluruh insan Patra Niaga untuk terus tumbuh dan berkembang serta menjadi yang terunggul. Nama Pertamina Patra Niaga sendiri kombinasi dari nama Pertamina dan Patra Niaga.

Baca selengkapnya

Forum Human Capital Indonesia (FHCI) merupakan wadah pengelola dan praktisi SDM di BUMN Indonesian Human Capital Forum (FHCI) resmi diluncurkan pada 8 Januari 2007. Forum ini telah memberikan ide-ide untuk mendukung Kementerian BUMN, antara lain konsep Remunerasi Direktur, Model Generik Human Capital, Executive Development System, Human Capital Competency Directory dan Sinergi Human Capital Management.

Baca selengkapnya

Balai Pengelola Kereta Api dibawah naungan Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana kereta api. Dalam melaksanakan tugasnya, Balai Pengelola Kereta Api menyelenggarakan fungsi :

• Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan perawatan dan peningkatan fasilitas sarana dan prasarana kereta api ringan
• Perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan sarana dan prasarana kereta api ringan, penyusunan grafik perjalanan kereta api ringan, dan kemitraan
• Penyusunan dan pengusulan tarif pelaksanaan pemanfaatan
• Penyusunan petunjuk teknis dan/atau Standar Operasional Prosedur pengelolaan kereta api ringan
• Penyusunan rencana program dan anggaran
• Pelaksanaan urusan keuangan, sumber daya manusia, kearsipan, hubungan masyarakat, hukum, kerja sama, teknologi informasi, dan data, serta pengelolaan Barang Milik Negara
• Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan

Baca selengkapnya

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) adalah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang bertindak sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara di tingkat banding. Sebagai Pengadilan Tingkat Banding, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara di tingkat banding. Selain itu, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara juga bertugas dan berwenang untuk memeriksa dan memutus di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan Tata Usaha Negara di dalam daerah hukumnya.

Baca selengkapnya

PT Angkasa Pura Propertindo merupakan anak perusahaan PT Angkasa Pura 2 yang bergerak di bidang jasa keamanan, konstruksi umum, pengelolaan parkir, penyewaan lahan, dan pengelolaan hotel. PT Angkasa Pura Propertindo berkerjasama dengan PT Pertamina Retail menyediakan layanan SPBU Modular di Area Parkir Inap 2 Bandara Soekarno Hatta Tangerang. Bisnis utama Perusahaan termasuk menyediakan layanan manajemen properti komersial untuk bandara di Indonesia, memelihara bisnis real estat dan properti, layanan manajemen dan pemeliharaan properti termasuk fasilitasnya serta menyediakan layanan konsultasi manajemen properti, layanan pembersihan gedung, pemeliharaan taman dan layanan tukang kebun, cuci mobil jasa, parkir di badan jalan, parkir di luar badan jalan, hotel, apartemen hotel, restoran, real estat yang dimiliki atau disewa berdasarkan kontrak, kolam renang, gelanggang olah raga, jasa pasokan listrik, konstruksi, tenaga kerja outsourcing, dan jasa keamanan.

Baca selengkapnya

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau yang disebut SKK Migas merupakan institusi yang dibentuk oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Badan usaha negera ini menggantikan peranan BPMIGAS yang dibubarkan Mahkamah Konstitusi pada 13 November 2012 karena dianggap bertentangan dengan UUD 1945. SKK Migas bertugas melaksanakan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi berdasarkan Kontrak Kerja Sama. Pembentukan lembaga ini dimaksudkan supaya pengambilan sumber daya alam minyak dan gas bumi milik negara dapat memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi negara untuk rakyat. Konsumsi energi yang tidak sebanding dengan ketersediaan sumber energi menempatkan Indonesia dalam kondisi krisis energi.

Baca selengkapnya

PT Trans Entertainment merupakan perusahaan induk dari Trans Snow, Trans Studio, dan Kid City, Trans Studio Mini dan Trans Studio Garden. Trans Entertainment adalah Indoor Theme Park Tercanggih di Indonesia. Rasakan tingkat kegembiraan baru dengan wahana dan atraksi interaktif baru dijamin menyenangkan dan kenangan indah yang menginspirasi untuk seluruh keluarga. Trans Studio Theme Park, KidCity/Trans Studio Mini, Trans Snow World dan Trans Studio Garden siap menghidupkan imajinasi.

Baca selengkapnya

Kementerian Kelautan dan Perikanan disingkat KKP (dahulu bernama Departemen Eksplorasi Laut (26 Oktober-1 Desember 1999) disingkat DEL; Departemen Eksplorasi Lautdan Perikanan (1 Desember 1999-23 Nopember 2000) disingkat DELP; dan Departemen Kelautan dan Perikanan (23 Nopember 2000-3 November 2009), disingkat DKP) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan kelautan dan perikanan. Kementerian Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh seorang Menteri Kelautan dan Perikanan, pertama kali dijabat oleh Sarwono Kusumaatmadja dan sekarang dijabat oleh Susi Pudjiasturi.

Baca selengkapnya