Lowongan Kerja Agustus 2025

LPDP merupakan salah satu Badan Layanan Umum atau BLU yang dibentuk oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu), pendirian badan layanan umum ini dimulai melalui Peraturan Menteri Keuangan menetapkan Organisasi dan Tata Kelola Lembaga Pengelola Dana Pendidikan sebagai sebuah lembaga non eselon yang langsung bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan dan berpedoman pada kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan Penyantun LPDP (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Keuangan, dan Mensteri Agama). Melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) LPDP ditetapkan sebagai instansi pemerintah yang menerapkan pola keuangan Badan Layanan Umum.

Baca selengkapnya

Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda merupakan organisasi atau instansi yang berada di bawah pemerintah daerah yang memiliki tanggung jawab dalam penerimaan pendapatan daerah melalui pengoordinasian dan pemungutan pajak, retribusi, bagi hasil pajak, dana perimbangan, dan lain sebagainya. Bapenda dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Singkatnya, Bapenda adalah unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pendapatan daerah.

Baca selengkapnya

PT. Kawasan Industri Medan (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan bidang usaha jasa pengelolaan Kawasan Industri. Kawasan ini didirikan pada tanggal 7 Oktober 1988, dengan komposisi sahamnya terdiri dari Pemerintah RI (pusat) 60%, Pemerintah Propinsi Sumatera Utara 30%, dan Pemerintah Kota Medan 10%.

Baca selengkapnya

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah atau LKPP merupakan lembaga milik pemerintah yang bertugas menyusun kebijakan dan regulasi pengadaan barang/jasa pemerintah, memberikan bimbingan teknis dan advokasi terkait pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, serta memfasilitasi penyelenggaraan ujian sertifikasi ahli pengadaan barang/jasa pemerintah. Lembaga ini bermula dari sebuah unit kerja bernama Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Publik (PPKPBJ)sebagai unit kerja eselon II. Dibentuk pada tahun 2005, dengan semangat ingin mewujudkan Indonesia yang lebih baik.

Baca selengkapnya

PT Pertamina EP merupakan anak perusahaan PT Pertamina (PERSERO) yang bergerak di sektor hulu, Perusahaan menyadari peran penting yang dijalani serta tantangan besar yang dihadapinya. Tantangan utama bagi perusahaan adalah keberlanjutan perusahaan itu sendiri. Di sektor hulu migas, tantangan itu terletak pada keberhasilan perusahaan menemukan cadangan minyak dan gas bumi. Penemuan cadangan baru menjadi suatu hal yang penting karena perusahaan harus dapat mengimbangi porsi minyak dan gas bumi yang diproduksikan dalam fase eksploitasi dan dijual untuk memasok kebutuhan energi Indonesia. Selain itu, keberlanjutan perusahaan juga sangat tergantung kepada faktor sosial dan lingkungan hidup. Dalam melaksanakan kegiatan operasinya, Perusahaan senantiasa memperhatikan aspek lingkungan, menerapkan pengelolaan keselamatan, kesehatan kerja, dan lindungan lingkungan yang terintegrasi dengan melibatkan seluruh pihak demi terwujudnya kegiatan operasi yang efisien, andal, dan aman bagi lingkungan.

Baca selengkapnya

Badan Narkotika Nasional atau yang biasa disebut dengan BNN adalah sebuah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol. BNN dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dasar hukum BNN adalah Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Baca selengkapnya

Direktorat Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, dan Olahraga Kementerian PPN/Bappenas mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang keluarga, perempuan, anak, pemuda, dan olahraga.

Baca selengkapnya

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian atau dikenal Kementerian EKON merupakan kementerian di Indonesia yang membidangi koordinasi dan sinkronisasi dalam penyiapan dan penyusunan kebijakan serta pelaksanaannya dibidang perekonomian. Awal mula didirikannya kementerian EKON pada jaman Orde Baru yakni tanggal 25 Juli 1966 dengan nama Kementerian Utama Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri (EKUIN) yang pada saat itu dijabat oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Sebutan nama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian itu sendiri baru dimulai pada tahun 2000. Kemenko Perekonomian dipimpin oleh seorang Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) yang sejak tanggal 12 Agustus 2015.

Baca selengkapnya

PT. KIMA atau disebut PT Kawasan Industri Makasar adalah kawasan industri milik pemerintah yang merupakan wahana untuk lokasi industri yang berwawasan lingkungan yang dalam kurun waktu selama ini mengalami perkembangan pesat dan mendapat pengakuan Internasional berupa sertifikat ISO 9001, menjadi perusahaan BUMN terbaik serta peringkat pertama dalam kawasan industri dalam lingkungan kementrian BUMN Versi INFOBANK tahun 2013. Hal ini menjadikan PT. KIMA sebagai pengelola Kawasan Industri di Kawasan Timur Indonesia yang terdepan. Kebijakan pembangunan Industri Nasional melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RJPJ) 2005-2025 yang direncanakan secara nasional maupun melalui pendekatan industri berbasis produktivitas wilayah (Daerah) telah memberikan sumbangan berarti bagi Pembangunan Ekonomi Nasional dalam menciptakan Kesejahteraan dan Kemakmuran bagi masyarakat dan dunia usaha.

Baca selengkapnya

PT Wijaya Karya Pracetak Gedung (WIKA Pracetak Gedung) merupakan sebuah perusahaan patungan (joint venture), yang didirikan oleh PT Wijaya Karya Bangunan Gedung (WIKA Gedung) dan PT Wijaya Karya Beton Tbk (WIKA Beton), untuk beton pracetak gedung sekaligus aplikasinya. WIKA Pracetak Gedung memfokuskan diri pada industri pracetak beton untuk mendukung kemudahan usaha jasa konstruksi, sekaligus pengembangan produk komponen gedung lainnya, dengan menghadirkan 4 produk utama yaitu; Balok Pracetak, Kolom Pracetak, HCS (Hollow Core Slab), dan Fasade Pracetak. Selain itu, sebagai partner dalam industri beton pracetak gedung, WIKA Pracetak Gedung menciptakan keunggulan bersaing dengan mengaplikasikan EII (Engineering, Industry, Installation) serta sistem pracetak beton sebagai solusi dan inovasi produk, melalui perancangan dan rekayasa desain struktur (Engineering), produksi beton beton pracetak (Industry), hingga pemasangan materi beton pracetak (Installation). Baca selengkapnya

PT Nindya Karya merupakan salah satu badan usaha milik pemerintah Indonesia (BUMN) yang bergerak di bidang konstruksi. PT Nindya Karya (Persero) merupakan perusahaan penyedia jasa Konstruksi terbaik yang memberikan layanan inovatif, kokoh, berkelas dunia dan selain itu juga usaha perumahan. PT Nindya Karya secara dramatis meningkatkan fungsi dan melayani semua permintaan pemilik proyek, tepat waktu dan mengatur dana proyek sebaik mungkin. PT Nindya Karya juga menawarkan fitur nilai tambah yang terintegrasi untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Solusi PT Nindya Karya meliputi prasarana bangunan di layanan yang professional.

Baca selengkapnya

PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Persero) atau disingkat PT Asabri (Persero) , adalah sebuah BUMN yang bergerak dibidang Asuransi Sosial dan pembayaran pensiun khusus untuk Prajurit TNI, Anggota Polri, PNS Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan POLRI.Semula prajurit TNI, anggota Polri dan PNS Kemhan/Polri menjadi peserta Taspen (Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri) yang didirikan pada tanggal 17 April 1963 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1963. Namun dalam perjalanannya, keikutsertaan prajurit TNI dan anggota Polri dalam Taspen mempengaruhi penyelenggaraan Program Taspen. Untuk menindaklanjuti hal tersebut dan meningkatkan kesejahteraan Prajurit TNI, Anggota Polri dan PNS Kemhan/Polri, maka Dephankam (saat itu) memprakarsai untuk mengelola premi sendiri dengan membentuk lembaga asuransi yang lebih sesuai.

Baca selengkapnya