Lowongan Kerja Agustus 2025

PT Mandiri Sekuritas adalah anak usaha Bank Mandiri yang bergerak di bidang sekuritas. Mandiri Sekuritas didirikan tahun 2000 sebagai perusahaan efek yang menghadirkan solusi keuangan pasar modal yang komprehensif dan memberikan nilai tambah bagi para nasabah. Mandiri Sekuritas memperoleh izin usaha sebagai perantara pedagang efek dan penjamin emisi efek dari Bapepam-LK berdasarkan Surat Keputusan No. KEP-12/ PM/1992 dan No. KEP-13/PM/1992 tanggal 23 Januari 1992. Untuk mendukung kegiatan bisnisnya, hingga akhir tahun 2020, perusahaan ini memiliki 16 kantor cabang dan 21 kantor perwakilan yang tersebar di seluruh Indonesia.

Baca selengkapnya

Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI Angkatan Laut atau TNI-AL) adalah salah satu cabang angkatan perang dan merupakan bagian dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang bertanggung jawab atas operasi pertahanan negara Republik Indonesia di laut. TNI Angkatan Laut dibentuk pada tanggal 10 September 1945 yang pada saat dibentuknya bernama Badan Keamanan Rakyat (BKR Laut) yang merupakan bagian dari Badan Keamanan Rakyat (BKR). Kekuatan TNI-AL saat ini terbagi dalam 5 komando utama (kotama) pembinaan yaitu Komando Armada Republik Indonesia (Koarmada RI), Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil), Pusat Hidro-Oseanografi Angkatan Laut (Pushidrosal), Korps Marinir Republik Indonesia (Kormar RI), dan Komando Daerah Angkatan Laut (Kodaeral).

Baca selengkapnya

PPM Manajamen merupakan penyedia jasa layanan yang terintegrasi dalam membantu perusahaan melalui institusi di bidang studi Manajemen. PPM Manajemen menjalin kemitraan dengan berbagai organisasi baik organisasi pemerintah, BUMN, swasta atau pun organisasi nirlaba dalam berbagi pengalaman di bidang pembelajaran teori dan praktik manajemen. Dengan tujuan memberikan kontribusi bagi tercapainya upaya pembangunan menuju masyarakat Indonesia yang adil dan makmur melalui ilmu manajemen dan nilai-nilai sosial budaya yang diinspirasi oleh Pancasila.

Baca selengkapnya

Badan Pengelola Keuangan Haji – BPKH adalah lembaga yang melakukan pengelolaan Keuangan Haji. Keuangan Haji adalah semua hak dan kewajiban pemerintah yang dapat dinilai dengan uang terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji serta semua kekayaan dalam bentuk uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, baik yang bersumber dari jemaah haji maupun sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Pengelolaan Keuangan Haji berasaskan pada prinsip syariah, kehati-hatian, manfaat, nirlaba, transparan dan akuntabel.

Baca selengkapnya

Bursa Efek Indonesia (BEI) (bahasa Inggris: Indonesia Stock Exchange (IDX) adalah bursa efek yang beroperasi di Indonesia. Bursa Efek Indonesia merupakan bursa hasil penggabungan dari Bursa Efek Jakarta (BEJ) dengan Bursa Efek Surabaya (BES). Demi efektivitas operasional dan transaksi, Pemerintah memutuskan untuk menggabung Bursa Efek Jakarta sebagai pasar saham dengan Bursa Efek Surabaya sebagai pasar obligasi dan derivatif menjadi BEI. Bursa hasil penggabungan ini mulai beroperasi pada 1 Desember 2007.

Baca selengkapnya

Kedutaan Besar adalah perwakilan diplomatik pemerintah suatu negara di negara lain. Ia menyampaikan pesan dari pemerintahan negara asalnya kepada pemerintahan negara tuan rumah, dan sebaliknya. Kedutaan besar (kadang-kadang disebut kanselir, atau, dalam kasus negara-negara persemakmuran, komisi tinggi) adalah lembaga pemerintah yang berlokasi di negara asing yang, antara lain, menawarkan layanan konsuler kepada warga negaranya. Duta besar berperan dalam membangun dan memelihara hubungan diplomatik antara dua negara. Mereka menghadiri acara resmi, bertemu pejabat pemerintah setempat, dan menjalin dialog yang bertujuan memperkuat hubungan bilateral.

Baca selengkapnya

Universitas Negeri Surabaya (UNESA) adalah sebuah Perguruan Tinggi Negeri yang terletak di Surabaya, Jawa Timur, Indonesia. UNESA didirikan pada 19 Desember 1964 yang sebelumnya bernama IKIP Surabaya. UNESA memiliki 10 fakultas; 6 fakultas berada di kompleks Kampus Ketintang: Fakultas Teknik (FT), Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB), Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA), serta Fakultas Ilmu Sosial Politik (FISIPOL), Fakultas Vokasi, Fakultas Hukum (FH). Sementara 5 fakultas berada di kompleks Kampus Utama Lidah Wetan: Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan (FIKK), Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP), Fakultas Kedokteran (FK), Fakultas Psikologi (FPSI), dan juga Fakultas Bahasa dan Seni (FBS). UNESA juga membuka Program Studi Diluar Kampus Utama (PSDKU) yang berada di Maospati, Kabupaten Magetan.

Baca selengkapnya

PT Surabaya Industrial Estate Rungkut (Persero) atau biasa disingkat PT SIER merupakan BUMN yang bergerak di bidang pengelolaan kawasan industri. PT SIER mengelola 3 kawasan industri : Kawasan Industri Rungkut Surabaya dan Kawasan Industri Berbek Sidoarjo (SIER), serta Kawasan Industri PIER di Pasuruan. Total area kawasan yang dikelola mencapai 895 Ha dan melayani 510 perusahaan dengan penyerapan tenaga kerja sekitar 95.000 orang. Bidang usaha PT SIER adalah penyediaan kavling tanah industri, persewaan BPSP, persewaan Gudang, persewaan SUIK, persewaan dan jasa Gudang Logistik, pengelolaan limbah industri, persewaan Perkantoran, persewaan Fasilitas Olahraga dan Poliklinik, jasa SPBU dan jasa Kontraktor. Baca selengkapnya

Kementrian PU Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) adalah unsur pelaksana di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia yang bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air antara lain menyelenggarakan fungsi: Perumusan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya air yang terpadu dan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
Pelaksanaan kebijakan di bidang konservasi sumber daya air dan pendayagunaan sumber daya air termasuk air tanah, serta pengendalian daya rusak air termasuk air tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan sumber daya air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan sumber daya air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan sumber daya air.

Baca selengkapnya

Kementerian agama atau Kemenag merupakan salah satu kementerian di republik Indonesia yang membidangi urusan Agama di negara Indonesia, dalam pembentukaannya kementerian ini diawali karena bahwa negara Indonesia merupakan negara yang berlandaskan agama. Secara filosofis, sosio politis dan historis agama bagi bangsa Indonesia sudah berurat dan berakar dalam kehidupan bangsa. Itulah sebabnya para tokoh dan pemuka agama selalu tampil sebagai pelopor pergerakan dan perjuangan kemerdekaan baik melalui partai politik maupun sarana lainnya. Perjuangan gerakan kemerdekaan tersebut melalui jalan yang panjang sejak jaman kolonial Belanda sampai kalahnya Jepang pada Perang Dunia ke II. Kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada masa kemerdekaan kedudukan agama menjadi lebih kokoh dengan ditetapkannya Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara dan UUD 1945.

Baca selengkapnya

KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) adalah kuasa bendahara umum negara untuk menyalurkan dana dari kas negara ke beberapa satuan kerja di bawah kemeterian/lembaga lain ataupun di bawah kemeterian keuangan sendiri. Secara struktural KPPN bekerja di bawah direktorat jenderal perbendaharaan kementerian keuangan, tetapi bertanggung jawab langsung kepada Kepala kantor wilayah. Secara umum tugas KPPN ini sangat penting, karena bertanggungjawab untuk menjadi wakil bendahara umum dalam menyalurkan dan membebankan biaya apapun yang ada di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. KPPN ini lawan kata dari Kantor Pelayanan Pajak dan Kantor Bea Cukai. Apabila kedua kantor tersebut melakukan tugasnya untuk mendapatkan uang dari rakyat, sedangkan KPPN bertanggungjawab untuk menyalurkan anggaran sesuai peruntukannya yang tertuang dalam UU APBN. Secara fungsi sendiri KPPN terbagi menjadi 5 kantor.

Baca selengkapnya

Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, disingkat Kemenko PMK RI, (sebelumnya Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat atau disingkat Kemenko Kesra) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kemenko PMK dipimpin oleh seorang Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia (Menko PMK) yang sejak tanggal 27 Oktober 2014 dijabat oleh Puan Maharani. Baca selengkapnya