Lowongan Kerja November 2025

PT Haleyora Powerindo adalah anak Perusahaan PT PLN (Persero) yang bergerak di bidang pengamanan layanan Operasi dan Pemeliharaan (Ophar) pada jaringan transmisi tegangan menengah, tegangan rendah dan jaringan distribusi listrik. PT Haleyora Powerindo juga bergerak di sektor usaha Penyediaan Energi Listrik (Energy Provider) melalui pembentukan Joint Venture Company (JVC) bernama PT Energi Pelabuhan Indonesia (EPI) oleh Haleyora Power dan PT Pelindo II. Dalam operasinya PT Haleyora Power memiliki bisnis internal yang dilakukan sendiri dan bisnis yang dikelola melalui anak-anak perusahaan. Hal ini memberi nilai tambah pada PLN dengan mengintegrasikan kegiatan O&M Transmisi dan Distribusi sedemikian rupa sehingga aktifitas pemeliharaan dan perbaikan aset-aset transmisi dan distribusi berjalan secara efisien, tepat waktu dan memberikan kemudahan informasi pada perusahaan penyedia jasa O&M Transmisi dan Distribusi lain-nya sehubungan dengan lokasi dan status aset transmisi dan distribusi PLN.

Baca selengkapnya

Bank BNI 46 sejak awal didirikan pada tanggal 5 Juli 1946, sebagai Bank Pertama yang secara resmi dimiliki Negara RI, BNI merupakan pelopor terciptanya berbagai produk & layanan jasa perbankan. BNI terus memperluas perannya, tidak hanya terbatas sebagai bank pembangunan, tetapi juga ikut melayani kebutuhan transaksi perbankan masyarakat umum dengan berbagi segmentasinya, mulai dari Bank Terapung, Bank Sarinah (bank khusus perempuan) sampai dengan Bank Bocah khusus untuk anak-anak. Seiring dengan pertambahan usianya yang memasuki 67 tahun, BNI tetap kokoh berdiri dan siap bersaing di industri perbankan yang semakin kompetitif.

Baca selengkapnya

BAPPENAS (Kemenneg PPN) sebelumnya bernama Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan, adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan perencanaan pembangunan nasional. Kemeneg PPN dalam melaksanakan tugasnya menggunakan unit organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS). Meneg PPN juga sekaligus menjadi Kepala BAPPENAS. Tugas Pokok dan Fungsi BAPPENAS diuraikan sesuai dengan Keputusan Presiden tentang Organisasi dan tata kerja Kantor Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, tugas pokok dan fungsi tersebut tercermin proses pelaksanaan perencanaan pembangunan nasional.

Baca selengkapnya

Badan Amil Zakat Nasional atau disingkat BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Lembaga ini merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Lembaga ini berkedudukan di ibu kota negara. Keanggotaan lembaga pemerintah ini terdiri atas 11 orang anggota yakni delapan orang dari unsur masyarakat (Ulama, tenaga profesional dan tokoh masyarakat Islam) dan tiga orang dari unsur pemerintah (ditunjuk dari kementerian/instansi yang berkaitan dengan pengelolaan zakat).

Baca selengkapnya

PT KA Properti Manajemen atau KAI Properti adalah salah satu anak usaha PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang berdiri tahun 2009 dengan usaha inti dibidang konstruksi, properti, perdagangan serta perawatan infrastruktur perkeretaapian. Usaha Konstruksi dikhususkan pada prasarana perkeretaapian dan fasilitas pendukungnya. Usaha Trading ditujukan untuk memenuhi kebutuhan suku cadang sarana dan prasarana perkeretaapian, dan Usaha Properti berfokus pada pengembangan serta optimalisasi lahan milik KAI maupun mitra. Selanjutnya Usaha Alih Daya merupakan unit usaha dalam rangka penyediaan tenaga PJL, siklus, flying gang, tenaga perawatan bangunan dinas serta petugas daerah rawan.

Baca selengkapnya

Kemenkes atau Kementerian Kesehatan Republik Indonesia merupakan salah satu kementerian yang membidangi urusan kesehatan. Kementerian Kesehatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Masa masa pemerintahan presiden Joko Widodo Kementerian Kesehatan dipimpin oleh Budi Gunadi Sadikin yang menggantikan Terawan. Salah satu pekerjaan berat Kemenkes pada tahun 202o yaitu Indonesia diguncang oleh serangan virus Covid-19 (Coronavirus Disease-2019) yang telah menelan angka kematian hingga 30.000 korban jiwa. Baca selengkapnya

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan adalah lembaga negara yang independen untuk penegakan hak asasi manusia perempuan Indonesia. Komnas Perempuan dibentuk melalui Keputusan Presiden No. 181 Tahun 1998, pada tanggal 9 Oktober 1998, yang diperkuat dengan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2005. Komnas Perempuan lahir dari tuntutan masyarakat sipil, terutama kaum perempuan, kepada pemerintah untuk mewujudkan tanggung jawab negara dalam menanggapi dan menangani persoalan kekerasan terhadap perempuan. Tuntutan tersebut berakar pada tragedi kekerasan seksual yang terutama dialami oleh perempuan etnis Tionghoa dalam kerusuhan Mei 1998 di berbagai kota besar di Indonesia. Komnas Perempuan tumbuh menjadi salah satu Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia (LNHAM), sesuai dengan kriteria-kriteria umum yang dikembangkan dalam The Paris Principles. Kiprah aktif Komnas Perempuan menjadikan lembaga ini contoh berbagai pihak dalam mengembangkan dan meneguhkan mekanisme HAM untuk pemajuan upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan baik di tingkat lokal, nasional, kawasan, maupun internasional. Baca selengkapnya

Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) adalah badan hukum publik di Indonesia yang dibentuk untuk mengelola Tabungan Perumahan Rakyat. BP Tapera bertanggungjawab pada Komite Tapera yang beranggotakan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Keuangan, Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, serta unsur profesional yang memahami perumahan dan permukiman. TAPERA dibentuk berdasarkan Undang-Undang no. 4 tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat bertujuan untuk menghimpun dan menyediakan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan untuk pembiayaan perumahan dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah yang layak dan terjangkau bagi peserta melalui keterpaduan penyusunan rencana, program, dan pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan.

Baca selengkapnya

PT BRI Danareksa Sekuritas adalah anak usaha Bank Rakyat Indonesia yang bergerak di bidang sekuritas. Didirikan pada tahun 1992, PT Danareksa Sekuritas merupakan perusahaan efek yang menjalankan kegiatan usaha sebagai perantara perdagangan efek, penjamin emisi efek, penatalaksana atau arranger, dan penasihat keuangan. Pada akhir Desember 2018, mayoritas saham BRIDS dimiliki oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI), bank terbesar di Indonesia. BRIDS merupakan perusahaan efek terlama yang terafiliasi dengan Pemerintah melalui Kementerian BUMN. Hingga akhir tahun 2021, perusahaan ini memiliki 10 kantor cabang, 36 galeri investasi, dan 3 mitra yang tersebar di seluruh Indonesia.

Baca selengkapnya

Rumah Sakit Pelni adalah rumah sakit umum yang berada dibawah otoritas BUMN Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni). Rumah Sakit Pelni juga menjadi mitra strategis BPJS Kesehatan dalam melayani pasien hingga saat ini. Tak ayal, Rumah Sakit PELNI menjadi referensi best practice bagi Rumah Sakit di Indonesia dalam mengelola Rumah Sakit di era JKN. Beberapa layanan unggulan saat ini yang telah mewarnai perjalanan Rumah Sakit PELNI adalah Layanan Jantung, Hemodialisa, Mata, Endokrin, Hati, Medical Check Up, Klinik Eksekutif Heritage, dan Diagnostic Center. Di mana seluruh aktivitas pelayanan di Rumah Sakit PELNI sudah terintegrasi secara menyeluruh dengan teknologi informasi buatan sendiri.

Baca selengkapnya

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah atau LKPP merupakan lembaga milik pemerintah yang bertugas menyusun kebijakan dan regulasi pengadaan barang/jasa pemerintah, memberikan bimbingan teknis dan advokasi terkait pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, serta memfasilitasi penyelenggaraan ujian sertifikasi ahli pengadaan barang/jasa pemerintah. Lembaga ini bermula dari sebuah unit kerja bernama Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Publik (PPKPBJ)sebagai unit kerja eselon II. Dibentuk pada tahun 2005, dengan semangat ingin mewujudkan Indonesia yang lebih baik.

Baca selengkapnya

Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat merupakan lembaga yang berperan strategis dalam mengkoordinasikan, menyikronkan, dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan lintas kementrian/lembaga dalam rangka mempercepat pemberdayaan masyarakat. Kedudukan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Menteri Koordinator.

Baca selengkapnya