Lowongan Kerja Januari 2026

Badan Pengelola Keuangan Haji – BPKH adalah lembaga yang melakukan pengelolaan Keuangan Haji. Keuangan Haji adalah semua hak dan kewajiban pemerintah yang dapat dinilai dengan uang terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji serta semua kekayaan dalam bentuk uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, baik yang bersumber dari jemaah haji maupun sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Pengelolaan Keuangan Haji berasaskan pada prinsip syariah, kehati-hatian, manfaat, nirlaba, transparan dan akuntabel.

Baca selengkapnya

PT. Kimia Farma salah satu badan usaha milik negara (BUMN) pemerintah Indonesia yang bergerak dalam indutri farmasi, perusahaan ini merupakan pioner dalam industri farmasi Indonesia. Cikal bakal perusahaan dapat dirunut balik ke tahun 1917, ketika NV Chemicalien Handle Rathkamp & Co., perusahaan farmasi pertama di Hindia Timur, didirikan. Sejalan dengan kebijakan nasionalisasi eks perusahaan-perusahaan Belanda, pada tahun 1958 pemerintah melebur sejumlah perusahaan farmasi menjadi PNF Bhinneka Kimia Farma. Selanjutnya pada tanggal 16 Agustus 1971 badan hukum diubah menjadi Perseroan Terbatas, menjadi PT Kimia Farma (Persero).

Baca selengkapnya

PT PP Presisi yang semula dikenal dengan nama PT Prima Jasa Aldodua (PT PJA), mulai bulan Juni 2014, PT PP Presisi menjadi anak perusahaan PT PP (Persero) Tbk. PT PP Presisi adalah perusahaan jasa konstruksi yang berbasis pada diferensiasi produk yaitu : jasa konstruksi sipil dan gedung sehingga terbentuk 6 lini bisnis utama yaitu pekerjaan sipil, ready mix, pekerjaan pondasi, erector, formwork, dan rental alat berat. PT PP Presisi berkomitmen untuk terus mengembangkan bisnisnya di bidang konstruksi dengan menyediakan kebutuhan pelanggan dalam satu tempat (one stop service), mengetahui kebutuhan pelanggan, dan meningkatkan pelayanan di semua bidang konstruksi. Transformasi bisnis utama PT PP Peralatan Presisi dengan mengembangkan diferensiasi produk yaitu Jasa Pekerjaan Konstruksi Sipil dan Gedung, Penjualan Beton Ready Mix, Pondasi, Erector, dan tetap menyewakan peralatan alat berat berupa tower crane dan passenger hoist.

Baca selengkapnya

BAPPENAS (Kemenneg PPN) sebelumnya bernama Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan, adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan perencanaan pembangunan nasional. Kemeneg PPN dalam melaksanakan tugasnya menggunakan unit organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS). Meneg PPN juga sekaligus menjadi Kepala BAPPENAS. Tugas Pokok dan Fungsi BAPPENAS diuraikan sesuai dengan Keputusan Presiden tentang Organisasi dan tata kerja Kantor Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, tugas pokok dan fungsi tersebut tercermin proses pelaksanaan perencanaan pembangunan nasional.

Baca selengkapnya

PT KA Properti Manajemen atau KAI Properti adalah salah satu anak usaha PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang berdiri tahun 2009 dengan usaha inti dibidang konstruksi, properti, perdagangan serta perawatan infrastruktur perkeretaapian. Usaha Konstruksi dikhususkan pada prasarana perkeretaapian dan fasilitas pendukungnya. Usaha Trading ditujukan untuk memenuhi kebutuhan suku cadang sarana dan prasarana perkeretaapian, dan Usaha Properti berfokus pada pengembangan serta optimalisasi lahan milik KAI maupun mitra. Selanjutnya Usaha Alih Daya merupakan unit usaha dalam rangka penyediaan tenaga PJL, siklus, flying gang, tenaga perawatan bangunan dinas serta petugas daerah rawan.

Baca selengkapnya

Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) adalah badan hukum publik di Indonesia yang dibentuk untuk mengelola Tabungan Perumahan Rakyat. BP Tapera bertanggungjawab pada Komite Tapera yang beranggotakan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Keuangan, Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, serta unsur profesional yang memahami perumahan dan permukiman. TAPERA dibentuk berdasarkan Undang-Undang no. 4 tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat bertujuan untuk menghimpun dan menyediakan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan untuk pembiayaan perumahan dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah yang layak dan terjangkau bagi peserta melalui keterpaduan penyusunan rencana, program, dan pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan.

Baca selengkapnya

PT BRI Danareksa Sekuritas adalah anak usaha Bank Rakyat Indonesia yang bergerak di bidang sekuritas. Didirikan pada tahun 1992, PT Danareksa Sekuritas merupakan perusahaan efek yang menjalankan kegiatan usaha sebagai perantara perdagangan efek, penjamin emisi efek, penatalaksana atau arranger, dan penasihat keuangan. Pada akhir Desember 2018, mayoritas saham BRIDS dimiliki oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI), bank terbesar di Indonesia. BRIDS merupakan perusahaan efek terlama yang terafiliasi dengan Pemerintah melalui Kementerian BUMN. Hingga akhir tahun 2021, perusahaan ini memiliki 10 kantor cabang, 36 galeri investasi, dan 3 mitra yang tersebar di seluruh Indonesia.

Baca selengkapnya

Rumah Sakit Pelni adalah rumah sakit umum yang berada dibawah otoritas BUMN Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni). Rumah Sakit Pelni juga menjadi mitra strategis BPJS Kesehatan dalam melayani pasien hingga saat ini. Tak ayal, Rumah Sakit PELNI menjadi referensi best practice bagi Rumah Sakit di Indonesia dalam mengelola Rumah Sakit di era JKN. Beberapa layanan unggulan saat ini yang telah mewarnai perjalanan Rumah Sakit PELNI adalah Layanan Jantung, Hemodialisa, Mata, Endokrin, Hati, Medical Check Up, Klinik Eksekutif Heritage, dan Diagnostic Center. Di mana seluruh aktivitas pelayanan di Rumah Sakit PELNI sudah terintegrasi secara menyeluruh dengan teknologi informasi buatan sendiri.

Baca selengkapnya

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah atau LKPP merupakan lembaga milik pemerintah yang bertugas menyusun kebijakan dan regulasi pengadaan barang/jasa pemerintah, memberikan bimbingan teknis dan advokasi terkait pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, serta memfasilitasi penyelenggaraan ujian sertifikasi ahli pengadaan barang/jasa pemerintah. Lembaga ini bermula dari sebuah unit kerja bernama Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Publik (PPKPBJ)sebagai unit kerja eselon II. Dibentuk pada tahun 2005, dengan semangat ingin mewujudkan Indonesia yang lebih baik.

Baca selengkapnya

Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat merupakan lembaga yang berperan strategis dalam mengkoordinasikan, menyikronkan, dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan lintas kementrian/lembaga dalam rangka mempercepat pemberdayaan masyarakat. Kedudukan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Menteri Koordinator.

Baca selengkapnya

Perusahaan Umum DAMRI merupakan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang jasa Transportasi nasional berkedudukan di Jakarta dan memiliki kantor cabang di seluruh Indonesia, Tahun 1945, setelah Indonesia merdeka, dibawa pengelolaan Kementrian Perhoeboengan RI, JAWA UNYU ZIGYOSHA berubah nama menjadi “Djawatan Pengangkoetan” untuk angkutan barang dan beralih menjadi “Djawatan Angkutan Darat” untuk angkutan penumpang. 25 November 1946, kedua djawatan itu digabungkan berdasarkan Makloemat Menteri Perhoeboengan dibentuklah “Djawatan Angkoetan Motor Repoeblik Indonesia”, disingkat DAMRI, dengan tugas utama menyelenggarakan pengangkutan darat berupa angkutan bus untuk masyarakat Indonesia.

Baca selengkapnya

Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI Angkatan Laut atau TNI-AL) adalah salah satu cabang angkatan perang dan merupakan bagian dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang bertanggung jawab atas operasi pertahanan negara Republik Indonesia di laut. TNI Angkatan Laut dibentuk pada tanggal 10 September 1945 yang pada saat dibentuknya bernama Badan Keamanan Rakyat (BKR Laut) yang merupakan bagian dari Badan Keamanan Rakyat (BKR). Kekuatan TNI-AL saat ini terbagi dalam 5 komando utama (kotama) pembinaan yaitu Komando Armada Republik Indonesia (Koarmada RI), Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil), Pusat Hidro-Oseanografi Angkatan Laut (Pushidrosal), Korps Marinir Republik Indonesia (Kormar RI), dan Komando Daerah Angkatan Laut (Kodaeral).

Baca selengkapnya