Lowongan Kerja Agustus 2026

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), sebelumnya bernama Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG) adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Pada tanggal 21 Juli 1947, Jawatan Meteorologi dan Geofisika diambil alih oleh Pemerintah Belanda dan namanya diganti menjadi Meteorologisch en Geofisiche Dienst. Sementara itu, ada juga Jawatan Meteorologi dan Geofisika yang dipertahankan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang berkedudukan di Jakarta. Pada tahun 1949, setelah penyerahan kedaulatan negara Republik Indonesia dari Belanda, Meteorologisch en Geofisiche Dienst diubah menjadi Jawatan Meteorologi dan Geofisika.

Baca selengkapnya

PT Pertamina Training dan Consulting atau PTC merupakan salah satu anak perusahaan dari PT Pertamina ( Persero ), yang memfokuskan diri pada pengembangan sumber daya manusia melalui jasa pelatihan, konsultasi, dan manajemen human capital sebagai solusi. Didukung tenaga profesional yang kompeten dan dengan jaringan kemitraan domestik dan internasional, PTC siap memberikan SMART Solution dalam mengembangkan potensi Human Capital, dan memberikan solusi bisnis untuk kinerja dan hasil yang lebih optimal. Disamping itu sasaran dari PT Pertamina Training dan Consulting adalah Memfasilitasi Pengembangan Kemampuan SDM dengan mengimplementasikan inovasi teknologi berfokus pada orientasi bisnis melalui kegiatan Pendidikan dan Pelatihan, Konsultasi dan Perekrutan SDM.

Baca selengkapnya

PPM Manajamen merupakan penyedia jasa layanan yang terintegrasi dalam membantu perusahaan melalui institusi di bidang studi Manajemen. PPM Manajemen menjalin kemitraan dengan berbagai organisasi baik organisasi pemerintah, BUMN, swasta atau pun organisasi nirlaba dalam berbagi pengalaman di bidang pembelajaran teori dan praktik manajemen. Dengan tujuan memberikan kontribusi bagi tercapainya upaya pembangunan menuju masyarakat Indonesia yang adil dan makmur melalui ilmu manajemen dan nilai-nilai sosial budaya yang diinspirasi oleh Pancasila.

Baca selengkapnya

Kementerian KKP atau Kementerian Kelautan dan Perikanan merupakan salah satu kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan kelautan dan perikanan. Kementerian Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh seorang Menteri Kelautan dan Perikanan, pertama kali dijabat oleh Sarwono Kusumaatmadja dan sekarang dijabat oleh Susi Pudjiasturi. Sejak era reformasi bergulir di tengah percaturan politik Indonesia, sejak itu pula perubahan kehidupan mendasar berkembang.

Baca selengkapnya

Badan Pusat Statistik adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Sebelumnya, BPS merupakan Biro Pusat Statistik, yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 1960 tentang Sensus dan UU Nomer 7 Tahun 1960 tentang Statistik. Sebagai pengganti kedua UU tersebut ditetapkan UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Berdasarkan UU ini yang ditindaklanjuti dengan peraturan perundangan dibawahnya, secara formal nama Biro Pusat Statistik diganti menjadi Badan Pusat Statistik. BPS dipimpin oleh seorang Kepala yang mempunyai tugas memimpin BPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; menyiapkan kebijakan nasional dan kebijakan umum sesuai dengan tugas BPS; menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas BPS yang menjadi tanggung jawabnya; serta membina dan melaksanakan kerja sama dengan instansi dan organisasi lain. Kepala dibantu oleh seorang Sekretaris Utama, 5 (lima) Deputi dan Inspektorat Utama. Baca selengkapnya

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman atau DPRKP, Disperakim, atau Disperkim. Singkatan ini merujuk pada instansi pemerintah daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) yang bertanggung jawab dalam urusan perumahan, sarana prasarana, dan kawasan pemukiman, seperti DPRKP DKI Jakarta atau Disperakim Jateng. Tujuannya untuk membantu kepala daerah (Bupati/Wali Kota/Gubernur) dalam merumuskan kebijakan dan melaksanakan urusan pemerintahan terkait penyediaan, pengembangan, dan pengelolaan tempat tinggal layak huni serta infrastruktur pendukungnya.

Baca selengkapnya

Otoritas Jasa Keuangan atau OJK adalah lembaga negara dibentuk berdasarkan UU nomor 21 tahun 2011 berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan, selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. OJK didirikan untuk menggantikan peran Bapepam-LK dalam pengaturan dan pengawasan pasar modal dan lembaga keuangan, dan menggantikan peran Bank Indonesia dalam pengaturan dan pengawasan bank, serta untuk melindungi konsumen industri jasa keuangan. Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki visi menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan terpercaya. Serta melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum.

Baca selengkapnya

Kementerian Pertanian (dahulu Departemen Pertanian, disingkat Deptan) adalah salah satu Kementerian di Indonesia yang membidangi urusan pertanian, perkebunan dan peternakan. Kementerian Pertanian Republik Indonesia dipimpin oleh seorang Menteri Pertanian. Departemen Pertanian didirikan pada tanggal 1 Januari 1905 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda tanggal 23 September 1904. Direktur Pertama Departemen Pertanian adalah Dr. Melchior Treub. Pada masa penjajahan Belanda urusan pertanian ditangani oleh Departement van Landbouw.

Baca selengkapnya

PT Astra Agro Lestari Tbk (Perseroan) yang sebelumnya merupakan penggabungan (merger) dari beberapa perusahaan mulai mengembangkan industri perkebunan di Indonesia sejak lebih dari 30 tahun yang lalu. Berawal dari perkebunan ubi kayu, kemudian mengembangkan tanaman karet, hingga pada tahun 1984, dimulailah budidaya tanaman kelapa sawit di Provinsi Riau. Kini, Perseroan terus berkembang dan menjadi salah satu perusahaan perkebunan kelapa sawit terbesar dan dikelola melalui manajemen yang baik. Sampai dengan tahun 2017, luas areal yang dikelola Perseroan mencapai 285.025 hektar yang tersebar di Pulau Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi. Dalam mengelola perkebunan kelapa sawit, sejak awal berdirinya, Perseroan telah membangun kerjasama dengan masyarakat dalam bentuk kemitraan inti-plasma dan kegiatan peningkatan ekonomi masyarakat (Income Generating Activity/IGA) baik melalui budidaya tanaman kelapa sawit maupun non kelapa sawit. Baca selengkapnya

Kejaksaan Negeri (Kejari) adalah lembaga kejaksaan yang berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan kabupaten/kota. Kejaksaan Agung, kejaksaan tinggi (berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi), dan kejaksaan negeri merupakan kekuasaan negara khususnya di bidang penuntutan, di mana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan. Kejaksaan negeri dipimpin oleh kepala kejaksaan negeri, yang mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan di daerah hukumnya.

Baca selengkapnya

PT. Jakarta Industrial Estate Pulogadung (PT. JIEP) adalah pengembang dan pengelola kawasan industri yang dibentuk pada tanggal 26 Juni 1973 untuk menggantikan Proyek Industrial Estate Pulogadung untuk menunjang perkembangan kebutuhan masyarakat industri. Lokasi Pulogadung dipilih karena letaknya yang strategis dan mempunyai akses memadai bagi transportasi dan distribusi ke seluruh wilayah DKI Jakarta. PT. JIEP mempunyai visi yaitu menjadi pengembang kawasan modern terintegrasi bertaraf internasional dan berwawasan lingkungan.

Baca selengkapnya

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Balai P3KP) adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (KemenPUPR) yang bertugas melaksanakan pembangunan rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya, serta prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) di bidang perumahan dan kawasan permukiman. Selain itu, Balai P3KP juga bertanggung jawab atas koordinasi penyediaan lahan dan pengembangan hunian. Wilayah Kerja: Balai P3KP memiliki wilayah kerja yang biasanya mencakup beberapa provinsi atau kabupaten/kota, sesuai dengan penugasan dari Kementerian PUPR. Misalnya, ada Balai P3KP Jawa II, Balai P3KP Sumatera III, dan lain-lain.

Baca selengkapnya