Lowongan Kerja Februari 2026

Badan Pengawas Pemilihan Umum (disingkat Bawaslu) adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bawaslu diatur dalam bab IV Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Jumlah anggota Bawaslu sebanyak 5 (lima) orang. Keanggotaan Bawaslu terdiri atas kalangan professional yang mempunyai kemampuan dalam melakukan pengawasan dan tidak menjadi anggota partai politik. Dalam melaksanakan tugasnya anggota Bawaslu didukung oleh Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum. Dalam sejarah pelaksanaan pemilu di Indonesia, istilah pengawasan pemilu sebenarnya baru muncul pada era 1980-an. Pada pelaksanaan Pemilu yang pertama kali dilaksanakan di Indonesia pada 1955 belum dikenal istilah pengawasan Pemilu.

Baca selengkapnya

PT Agrinas Jaladri Nusantara (Persero) adalah BUMN yang dibentuk untuk mendukung misi nasional Swasembada Pangan dan implementasi ekonomi biru sebagaimana diamanatkan dalam Asta Cita 2024–2029 Presiden Republik Indonesia. Agrinas Jaladri didirikan untuk menjadi pemeran utama dalam penguatan sektor perikanan nasional, yang mencakup perikanan tangkap, budi daya, pengolahan hasil perikanan, serta rantai pasok, dengan pendekatan modern, berbasis riset dan teknologi, serta berorientasi pada keberlanjutan.

Baca selengkapnya

Magang dengan Kemnaker adalah program nasional bagi lulusan baru (diploma/sarjana) untuk mendapatkan pengalaman kerja nyata di berbagai perusahaan mitra selama enam bulan. Program ini bertujuan untuk menjembatani kesenjangan antara pendidikan dan dunia kerja, dengan peserta akan mendapatkan uang saku setara UMK/UMP, perlindungan jaminan sosial, dan sertifikat kompetensi. Tujuan utama Menghubungkan lulusan dengan industri: Memastikan kesesuaian antara keahlian lulusan dan kebutuhan industri melalui program “link and match”. Meningkatkan kompetensi: Memberikan pengalaman praktis di industri untuk mengasah keterampilan teknis dan non-teknis (soft skills). Mengurangi masa tunggu kerja: Membantu lulusan baru memasuki dunia kerja dengan lebih cepat. Banyak Perusahaan yang berpartisipasi dalam program ini berasal dari berbagai sektor, baik instansi pemerintah, BUMN, maupun perusahaan swasta.

Baca selengkapnya

PT Dahana (Persero) adalah sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bidang industri strategis yang menawarkan layanan bahan peledak yang terpadu untuk sektor Migas, Pertambangan Umum, Kuari dan Konstruksi. Dahana telah berpengalaman dari 40 tahun dan didukung oleh fasilitas lengkap, teknologi terkini dan SDM yang terbaik. Sejak 2002, Dahana melakukan reposisi usaha dengan menitikberatkan pada tiga lini usaha yaitu Pemboran dan Peledakan, produksi bahan peledak serta layanan terkait lainnya. Awal sejarah dan profil PT. Dahana ditandai dengan pembangunan pabrik dinamit (NG based) pada tahun 1966 di lingkungan pangkalan TNI-AU Tasikmalaya.

Baca selengkapnya

PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk disingkat BSI adalah lembaga perbankan syariah terbesar di Indonesia, yang didirikan 01 Februari 2021. Bank Syariah Indonesia merupakan gabungan dari 3 bank syariah BUMN, yakni PT Bank BRIsyariah Tbk, PT Bank Mandiri Syariah, dan PT Bank BNI Syariah. Mengingat mayoritas masyarakat Indonesia adalah muslim tentunya dengan adanya Bank Syariah akan menjadi salah satu pilihan dan solusi. Karena Bank Syariah menggunakan akad yang diterapkan oleh bank syariah terdiri dari 3 macam yakni Akad Musyarakah, Akad Murabahah dan Akad Mudharabah.

Baca selengkapnya

PT ASI Pudjiastuti Aviation atau dapat disebut Susi Air merupakan perusahaan yang menyediakan layanan penerbangan (flight charter) di Indonesia, perusahaan ini merupakan perusahaan milik ibu Susi Pudjiastuti yang kebetulan pada era pemerintahaan bapak Joko Widodo ditunjuk sebagai menteri kelautan dan perikanan (KKP). Perusahaan ini didirikan pada tahun 2004 dan memegang Sertifikat Operator udara AOC 135-028, Susi Air mulai beroperasi dengan 2 pesawat pada Desember 2004, beroperasi di Medan mulai pada tanggal 27 Desember 2004. Perusahaan telah berkembang secara signifikan di luar Medan juga.

Baca selengkapnya

Badan Pengelola Dana Perkebunan merupakan unit organisasi non eselon di lingkungan Kementerian Keuangan yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum. Badan Pengelola Dana berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Perbendaharaan. Perubahan nama dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) menjadi BPDP resmi ditetapkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) No. 132 Tahun 2024 pada 18 Oktober 2024. Perubahan ini memperluas ruang lingkup pengelolaan dana tidak hanya pada kelapa sawit, tetapi juga mencakup komoditas kakao dan kelapa.

Baca selengkapnya

Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) adalah sebuah lembaga pemerintahan nonstruktural Indonesia yang melaksanakan tugas dan fungsi investigasi kecelakaan transportasi. KNKT dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 105 Tahun 1999. Komisi ini bertanggung jawab untuk melakukan investigasi atas kecelakaan transportasi baik darat, laut maupun udara kemudian memberikan usulan-usulan perbaikan agar kecelakaan yang sama tidak lagi terjadi pada masa depan.

Baca selengkapnya

Perum Jasa Tirta II adalah sebuah Badan Usaha Milik Negara Indonesia yang ditugasi untuk menyelenggarakan pemanfaatan umum atas air dan sumber-sumber air yang bermutu dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak, serta melaksanakan tugas-tugas tertentu yang diberikan Pemerintah dalam pengelolaan daerah aliran sungai (DAS). Jasa Tirta II merupakan BUMN Pengelolaan Sumber Daya Air yang berkomitmen menyediakan kebutuhan air bagi masyarakat & industri di wilayah Jawa Barat & DKI Jakarta. Berdiri sejak 1967, Jasa Tirta II memiliki visi untuk menjadi Perusahaan Pengelolaan dan Pengusahaan Sumber Daya Air Terkemuka di Asia Tenggara Tahun 2030.

Baca selengkapnya

PT Surveyor Indonesia (Persero) atau PTSI merupakan salah satu BUMN yang bergerak di bidang survei, inspeksi, dan konsultasi. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 1 Agustus 1991. Pada awalnya misi perusahaan adalah untuk membantu Pemerintah Republik Indonesia dalam memperlancar aliran barang modal dan peralatan ke Indonesia dari seluruh dunia melalui jasa pemeriksaan pra-pengapalan yang bertaraf internasional. Sejak bulan April 1997, perusahaan telah merumuskan misi sebagai perusahaan jasa surveyor dalam arti luas. Dengan rumusan misi yang baru, perusahaan memberikan beberapa layanan berupa pemeriksaan teknis, survei, pengkajian, penilaian pengawasan, auditing serta konsultasi. Perusahaan melayani pasar mencakup berbagai bidang jasa termasuk industri, pemerintah, pengembangan wilayah, minyak dan gas bumi, mineral, sistem dan sertifikasi, lingkungan, pertanian serta manajemen outsourcing.

Baca selengkapnya

PT Waksita Karya merupakan salah satu BUMN yang bergerak dalam bidang kontraktor terkemuka di Indonesia yang memainkan peran utama dalam pembangunan negara, perusahaan ini didirikan pada tanggal 1 Januari 1961 yang berasal dari sebuah perusahaan Belanda yang bernama “Volker Aannemings Maatschappij N.V.“, yang diambil alih di bawah No.62/1961 keputusan pemerintah, bisnis persuhasaan pada awalnya berpartisipasi dalam pembangunan air terkait perkembangan termasuk reklamasi, pengerukan, pelabuhan dan irigasi. Sejak 1973 status hukum Waskita Karya telah berubah “Perseroan” sejak itu perusahaan mulai untuk memperluas bisnisnya sebagai kontraktor umum yang terlibat dalam kegiatan konstruksi jalan, jembatan, pelabuhan, Bandara, bangunan, pembuangan limbah tanaman, pabrik semen, pabrik dan fasilitas industri lainnya yang lebih luas.

Baca selengkapnya

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan dalam negeri. Kementerian Dalam Negeri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kementerian Dalam Negeri merupakan salah satu dari tiga kementerian (bersama Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan) yang disebutkan secara eksplisit dalam UUD 1945. Kementerian Dalam Negeri tidak dapat diubah atau dibubarkan oleh presiden.

Baca selengkapnya