Lowongan Kerja Juli 2026

Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran (PPKK) adalah Badan Layanan Umum (BLU) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Sekretaris Negara. PPKK mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, pengembangan, pengendalian, pemeliharaan, dan pengusahaan pemanfaatan Komplek Kemayoran. Pada saat ini Komplek Kemayoran sudah berkembang pesat. Hal tersebut ditandai dengan banyaknya gedung-gedung perkantoran, apartemen, rumah susun, kompleks perumahan, pusat perbelanjaan, rumah-rumah ibadah, rumah sakit, bahkan sekolah bertaraf internasional. Pembangunan didalam Komplek Kemayoran tentunya karena adanya kerjasama antara PPKK dengan pihak-pihak swasta. Ada beberapa hal yang membuat pihak swasta berminat untuk berinvestasi di dalam Komplek Kemayoran, selain dapat turut serta melakukan pembangunan di Indonesia tentunya adalah karena letaknya yang strategis dan masih banyak terdapat lahan kosong yang belum dibangun. Baca selengkapnya

Pengadilan Negeri (PN) merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Umum yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Negeri berfungsi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Daerah hukum Pengadilan Negeri meliputi wilayah Kota atau Kabupaten.

Baca selengkapnya

Balai Laboratorium Bea dan Cukai (BLBC) adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang bertugas melaksanakan pengujian barang secara laboratoris dan/atau identifikasi barang, serta pengembangan laboratorium, berdasarkan peraturan perundang-undangan. BLBC berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

Baca selengkapnya

Ombudsman Republik Indonesia adalah Lembaga Negara yang mempunyai kewenangan mengawasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara Negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Miliki Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum milik Negara serta Badan Swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara dan/atau anggran pendapatan dan belanja daerah Ombudsman merupakan Lembaga Negara yang bersifat mandiri dan tidak memiliki hubungan organik dengan Lembaga Negara dan instansi pemerintahan lainnya.

Baca selengkapnya

Kemensos atau Kementerian Sosial Republik Indonesia adalah pelayanan pemerintah di Indonesia mengawasi urusan sosial dengan tugas pokok dalam melaksanakan tugas pemerintahan di bidang sosial. Kementerian Sosial sebelumnya terdaftar sebagai Departemen Sosial (DEPSOS). Kemensos berbasis di Jakarta dan kantor pusatnya adalah Jl Salemba Raya No 28 Jakarta 10430. Departemen Sosial Republik Indonesia dipimpin oleh Menteri Sosial (Mensos) sejak 22 Oktober 2009 dipimpin oleh Salim Assegaf Al Jufri. Menteri dibantu oleh 1 Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal 1, 1 Badan dan 3 direktorat. Kementerian Sosial memiliki visi Terwujudnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat Indonesia. Kementerian Sosial menjamin kesejahteraan kehidupan setiap warga negara Indonesia.

Baca selengkapnya

Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia atau Kemenhaj RI adalah kementerian pada pemerintah eksekutif yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden Indonesia, serta bertugas melaksanakan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kementerian ini merupakan peningkatan dari Badan Penyelenggara Haji dan peleburan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah dari Kementerian Agama.

Baca selengkapnya

PT Surveyor Indonesia (Persero) atau PTSI merupakan salah satu BUMN yang bergerak di bidang survei, inspeksi, dan konsultasi. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 1 Agustus 1991. Pada awalnya misi perusahaan adalah untuk membantu Pemerintah Republik Indonesia dalam memperlancar aliran barang modal dan peralatan ke Indonesia dari seluruh dunia melalui jasa pemeriksaan pra-pengapalan yang bertaraf internasional. Sejak bulan April 1997, perusahaan telah merumuskan misi sebagai perusahaan jasa surveyor dalam arti luas. Dengan rumusan misi yang baru, perusahaan memberikan beberapa layanan berupa pemeriksaan teknis, survei, pengkajian, penilaian pengawasan, auditing serta konsultasi. Perusahaan melayani pasar mencakup berbagai bidang jasa termasuk industri, pemerintah, pengembangan wilayah, minyak dan gas bumi, mineral, sistem dan sertifikasi, lingkungan, pertanian serta manajemen outsourcing.

Baca selengkapnya

PT PLN Nusantara Power Construction atau PLN NPC adalah anak usaha dari PLN Nusantara Power yang bergerak di bidang EPC fasilitas ketenagalistrikan. Perusahaan ini melakukan pembangunan, pengadaan, dan konstruksi berbagai proyek pembangkit listrik, seperti revitalisasi PLTU dan pembangunan PLTS IKN.

Baca selengkapnya

Badan Pusat Statistik atau BPS merupakan sebuah lembaga pemerintah non kementerian yang memiliki tanggung jawab kepada Presiden. Pada awalnya BPS merupakan Biro Pusat Statistik, yang dibentuk berdasarkan UU No 6 Tahun 1960 mengenai Sensus dan UU Nomer 7 Tahun 1960 mengenai Statistik. Sebagai pengganti kedua UU tersebut ditetapkan UU Nomor 16 Tahun 1997 mengenai Statistik. Berdasarkan UU ini yang ditindaklanjuti dengan peraturan perundangan dibawahnya, secara formal nama Biro Pusat Statistik diganti menjadi Badan Pusat Statistik.

Baca selengkapnya

Lembaga Sensor Film (LSF) adalah sebuah lembaga yang bertugas menetapkan status edar film bioskop, film televisi, sinetron, acara televisi dan iklan di Indonesia. Sebuah film atau acara televisi hanya dapat diedarkanapabila dinyatakan “lulus sensor” oleh LSF. LSF juga mempunyai hak yang sama terhadap reklame-reklame film, misalnya poster film. Selain tanda lulus sensor, lembaga sensor film juga menetapkan penggolongan usia penonton bagi film yang bersangkutan.

Baca selengkapnya

Badan Pengawas Pemilihan Umum (disingkat Bawaslu) adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bawaslu diatur dalam bab IV Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Jumlah anggota Bawaslu sebanyak 5 (lima) orang. Keanggotaan Bawaslu terdiri atas kalangan professional yang mempunyai kemampuan dalam melakukan pengawasan dan tidak menjadi anggota partai politik. Dalam melaksanakan tugasnya anggota Bawaslu didukung oleh Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum. Dalam sejarah pelaksanaan pemilu di Indonesia, istilah pengawasan pemilu sebenarnya baru muncul pada era 1980-an. Pada pelaksanaan Pemilu yang pertama kali dilaksanakan di Indonesia pada 1955 belum dikenal istilah pengawasan Pemilu.

Baca selengkapnya

Magang dengan Kemnaker adalah program nasional bagi lulusan baru (diploma/sarjana) untuk mendapatkan pengalaman kerja nyata di berbagai perusahaan mitra selama enam bulan. Program ini bertujuan untuk menjembatani kesenjangan antara pendidikan dan dunia kerja, dengan peserta akan mendapatkan uang saku setara UMK/UMP, perlindungan jaminan sosial, dan sertifikat kompetensi. Tujuan utama Menghubungkan lulusan dengan industri: Memastikan kesesuaian antara keahlian lulusan dan kebutuhan industri melalui program “link and match”. Meningkatkan kompetensi: Memberikan pengalaman praktis di industri untuk mengasah keterampilan teknis dan non-teknis (soft skills). Mengurangi masa tunggu kerja: Membantu lulusan baru memasuki dunia kerja dengan lebih cepat. Banyak Perusahaan yang berpartisipasi dalam program ini berasal dari berbagai sektor, baik instansi pemerintah, BUMN, maupun perusahaan swasta.

Baca selengkapnya