Lowongan Kerja Agustus 2024

PT Garuda Indonesia merupakan sebuah BUMN maskapai penerbangan Indonesia yang berkonsep sebagai full service airline (maskapai dengan pelayanan penuh). Saat ini Garuda Indonesia mengoperasikan 82 armada untuk melayani 33 rute domestik dan 18 rute internasional termasuk Asia (Regional Asia Tenggara, Timur Tengah, China), Australia serta Eropa (Belanda). Sebagai bentuk kepeduliannya akan keselamatan, Garuda Indonesia telah mendapatkan sertifikasi IATA Operational Safety Audit (IOSA). Hal ini membuktikan bahwa maskapai ini telah memenuhi standar internasional di bidang keselamatan dan keamanan. Untuk meningkatkan pelayanan, Garuda Indonesia memiliki layanan baru mereka kepada pelanggan yang disebut “Garuda Indonesia Experience“.

Baca selengkapnya

PT ASDP Indonesia Ferry merupakan salah satu BUMN di Indonesia yang bergerak dalam jasa angkutan penyeberangan dan pengelola pelabuhan penyeberangan untuk penumpang, kendaraan dan barang. Fungsi utama perusahaan ini adalah menyediakan akses transportasi publik antar pulau yang bersebelahan serta menyatukan pulau-pulau besar sekaligus menyediakan akses transportasi publik ke wilayah yang belum memiliki penyeberangan guna mempercepat pembangunan (penyeberangan perintis). PT Indonesia Ferry (Persero) bernama Proyek ASD Ferry (PASDF) kemudian berubah menjadi Perum ASDP pada tahun 1986 dan selanjutnya tahun 1993 menjadi PT ASDP (Persero).

Baca selengkapnya

BAPPENAS (Kemenneg PPN) sebelumnya bernama Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan, adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan perencanaan pembangunan nasional. Kemeneg PPN dalam melaksanakan tugasnya menggunakan unit organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS). Meneg PPN juga sekaligus menjadi Kepala BAPPENAS. Tugas Pokok dan Fungsi BAPPENAS diuraikan sesuai dengan Keputusan Presiden tentang Organisasi dan tata kerja Kantor Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, tugas pokok dan fungsi tersebut tercermin proses pelaksanaan perencanaan pembangunan nasional.

Baca selengkapnya

PT Pos Logistik Indonesia merupakan anak perusahaan PT Pos Indonesia (Persero) yang merupakan BUMN yang bergerak dalam bidang layanan pos, perusahaan sebagai pengambangan dari proyek bisnis di tahun 2004 hingga menjadi Strategic Business Unit (SBU) Pos Logistik di tahun 2007. Perkembangan SBU Pos Logistik mengalami dinamika organisasi dan bisnis sampai tahun 2008. Sejak tahun 2009 SBU Pos Logistik direvitalisasi menjadi SBU yang lebih berorientasi pada peningkatan keunggulan bersaing di industri logistik dan fokus dalam penggarapan bisnisnya melalui peningkatan kompetensi pengelolaan bisnis logistik. Upaya yang dilakukan PT Pos Indonesia untuk merevitalisasi SBU ini melalui perekrutan profesional di bidang bisnis logistik serta pendampingan konsultan dalam merumuskan strategi dan positioning bisnis Mencermati bahwa aktivitas logistik merupakan supporting business activities yang sangat penting bagi penciptaan nilai tambah dan keunggulan kompetitif, maka PT. Pos Indonesia (Persero) sebagai BUMN yang memiliki kompetensi di bidang pendistribusian barang membentuk subsidiary company yaitu PT. Pos Logistik Indonesia atau Pos Logistics.

Baca selengkapnya

PT Pos Indonesia adalah salah satu perusahaan milik negara atau salah satu BUMN milik pemerintah Indonesia yang bergerak di bidang pelayanan atau pengiriman pos. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 20 Agustus 1746. Saat ini, bentuk badan usaha Pos Indonesia merupakan perseroan terbatas dan sering disebut dengan PT. Pos Indonesia. Bentuk usaha Pos Indonesia ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1995. Peraturan Pemerintah tersebut berisi tentang pengalihan bentuk awal Pos Indonesia yang berupa perusahaan umum (perum) menjadi sebuah perusahaan (persero).

Baca selengkapnya

Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Republik Indonesia atau biasa disingkat Dewan KEK RI dibentuk melalui Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2010 untuk menyelenggarakan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus di tingkat nasional. Dewan Nasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dan terdiri atas menteri dan kepala lembaga pemerintah non-kementerian. Dewan Nasional diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, dan beranggotakan Menteri/Pimpinan Lembaga yang sekurang-kurangnya menangani urusan pemerintahan di bidang pembinaan pemerintahan daerah, keuangan, perindustrian, pekerjaan umum, perdagangan, perhubungan, tenaga kerja, perencanaan pembangunan nasional, dan koordinasi penanaman modal. Terwujudnya KEK yang dapat menarik investasi, menciptakan lapangan pekerjaan, dan memberikan kontribusi dalam menyelesaikan permasalahan ketimpangan ekonomi antar wilayah. Arah kebijakan Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus dijabarkan dalam RPJMN 2015-2019, serta Undang-Undang No 39 Tahun 2009 Kawasan Ekonomi Khusus. Baca selengkapnya

Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas yang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan daerah di bidang pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Provinsi dimana dalam setiap kegiatannya selalu berhubungan dengan Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi, Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan Komputer Antar Bidang, Pengelolaan Produksi Informasi dan Publikasi, Pengelolaan dan Pengembangan Komunikasi Publik, yang mana pada setiap kegiatan-kegiatan tersebut terbagi menjadi 3 bidang serta 1 Sekretariat. Dimana disetiap bidangnya dibawahi oleh kepala bidang. Sebagai Lembaga pemerintahan yang mempunyai tanggung jawab besar dan bergerak di dalam lingkungan Pemerintah tingkat kota / kabupaten, maka DINKOMINFO mempunyai tugas pokok dan fungsi yang besar dalam membangun Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Baca selengkapnya

PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) adalah salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah pembinaan dan pengawasan Menteri Keuangan yang bergerak di bidang pembiayaan sekunder perumahan. Perusahaan ini yang didirikan pada 22 Juli 2005. Pada tahun 2020 PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) mengalokasikan Penyertaan Modal Negara (PMN) Rp 2,5 triliun pada tiga bidang yaitu KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), KPR SMF untuk wilayah pasca bencana, serta program KPR SMF untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dan anggota TNI/Polri.

Baca selengkapnya

Rumah Sakit Universitas Indonesia atau disingkat RS UI adalah rumah sakit umum pendidikan kelas B yang terletak area kampus Universitas Indonesia. RS UI yang dibangun sejak tahun 2009 dan direncanakan beroperasi pada Oktober 2016. Memiliki pelayanan unggulan dibidang neurokardiovaskular, geriatri, dan pelayanan ibu dan anak. Rumah sakit ini memiliki desain bangunan tahan gempa hingga 9.0 skala richter. Selain itu, RS UI menjadi penyelenggara BPJS dan menerapkan pola rujukan dan rujuk balik.

Baca selengkapnya

PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) atau disingkat BKI adalah Badan Usaha Milik Negara Indonesia yang ditunjuk sebagai satu-satunya badan klasifikasi nasional untuk melakukan pengkelasan kapal niaga berbendara Indonesia maupun asing yang secara reguler beroperasi di perairan Indonesia. Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) menjadi badan klasifikasi ke-4 di Asia setelah Jepang, China dan Korea, dan menjadi satu-satunya badan klasifikasi nasional yang bertugas untuk mengkelaskan kapal-kapal niaga berbendera Indonesia dan kapal berbendera asing yang secara reguler beroperasi di perairan Indonesia. Kegiatan klasifikasi BKI merupakan pengklasifikasian kapal berdasarkan konstruksi lambung, mesin dan listrik kapal dengan tujuan memberikan penilaian teknis atas laik tidaknya kapal tersebut untuk berlayar. Selain itu, BKI juga dipercaya oleh Pemerintah untuk melaksanakan survei dan sertifikasi statutoria atas nama Pemerintah Republik Indonesia, antara lain Load Line, ISM Code dan ISPS Code.

Baca selengkapnya

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia atau seing disingkat KemenPAN & RB adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. Kementerian PAN dipimpin oleh seorang Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) yang sejak tanggal 27 Juli 2016 dijabat oleh Asman Abnur berdasarkan perombakan kabinet yang kedua. Asman Abnur telah menetapkan sejumlah quick wins atau program prioritas yang akan dilakukan dalam kurun waktu tiga tahun kepemimpinannya untuk masa mendatang. Quick wins yang pertama adalah percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi. Dalam hal ini menekankan pentingnya penerapan pemerintahan berbasis elektronik, yang salah satunya merupakan e-performance base budgeting atau yang dikenal dengan e-budgeting.  Baca selengkapnya

PT Perkebunan Nusantara XIII (PTPN XIII) adalah anak usaha PTPN III yang bergerak di bidang perkebunan dengan fokus khusus pada budidaya kelapa sawit. Berlokasi di Kalimantan PTPN XIII mengelola kebun inti kelapa sawit seluas 55.440,49 ha (48,91%), dan plasma seluas 57.908,60 ha (51,09%), dengan didukung oleh 9 Pabrik Minyak Sawit (PMS) berkapasitas 440 Ton Tbs/Jam dan 2 Unit Pengolahan Biodiesel (UPB) berkapasitas 6.000 liter per hari. PTPN XIII juga mengelola kebun inti karet seluas 14.487,46 ha (32,86%), dan plasma seluas 29.595,04 ha (67,14%), dengan didukung oleh 2 Pabrik Pengolahan Karet (PKR) berkapasitas 63 ton/KK/hari, dan 1 Pabrik Karet Sheet berkapasitas 10 ton/KK/hari. PT Perkebunan Nusantara XIII mengawali perjalanannya pada tahun 1996. Perusahaan yang merupakan satu-satunya BUMN perkebunan di wilayah Kalimantan ini adalah hasil penggabungan dari Proyek Pengembangan 8 (delapan) PTP yaitu: PTP VI, VII, XII, XIII, XVIII, XXIV-V, XXVI dan XXIX.

Baca selengkapnya