Lowongan Kerja Februari 2026

PT Pegadaian Galeri Dua Empat atau Galeri 24 adalah anak usaha dari Pegadaian yang terutama bergerak di bidang produksi dan perdagangan emas batangan yaitu logam mulia. Untuk mendukung kegiatan bisnisnya, hingga akhir tahun 2019, perusahaan ini memiliki 59 unit distro dan 9 unit J-store yang tersebar di seantero Indonesia.

Baca selengkapnya

PT Eksploitasi dan Industri Hutan I (PT Inhutani I) saat ini merupakan perusahaan Holding BUMN Kehutanan dibawah naungan Perum Perhutani Group, yang merupakan hasil merger PT Inhutani I, PT Inhutani II dan PT Inhutani III. PT Inhutani bergerak di bidang pengelolaan hutan alam, pengelolaan hutan tanaman, pengolahan industri hasil hutan kayu dan non kayu, agroforestry, dan jasa wisata hutan. Visi PT Inhutani I yaitu Menuju Industri Kehutanan Hijau (Green Forestry Industry) dengan Diversifikasi Usaha Produk Non Kayu Secara Seimbang Berbasis Unit Kerja Untuk Meningkatkan Kinerja Pendapatan.

Baca selengkapnya

Perum Jasa Tirta I merupakan salah satu perusahaan milik pemerintah Indonesia yang menyediakan pelayanan air baku untuk air minum, industri, pertanian, penggelontoran, pelabuhan, pembangkit tenaga listrik, dan pemenuhan kebutuhan air lainnya, dan penyediaan tenaga listrik kepada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara dan/atau selain Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perusahaan ini juga menyediakan pembangkitan, penyaluran listrik tenaga air, air minum, usaha jasa konsultansi di bidang teknologi Sumber Daya Air, penyewaan alat besar, dan jasa laboratorium kualitas air, dan Pengembangan SPAM. Keberlanjutan fungsi prasarana pengairan yang diusahakan perusahaan menentukan keberhasilan pengelolaan sumber daya air, usaha tersebut guna mencapai keberlanjutan tersebut maka aspek operasi dan pemeliharaan (O&P) dari prasarana sumber daya air (SDA) sangat penting untuk menjamin manfaat pelayanan air dan melindungi masyarakat dari daya rusak air.

Baca selengkapnya

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Ditjen KN atau DJKN) adalah salah satu unit eselon satu di Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Saat ini DJKN tengah melaksanakan transformasi kelembagaan sebagai bagian dari Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan. Transformasi kelembagaan di DJKN ini dimaksudkan untuk meningkatkan dan mempertajam fungsi DJKN yang terkait dengan manajemen aset dan special mission pengelolaan kekayaan negara. DJKN mempunyai tugas yaitu merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Baca selengkapnya

PT Tempuran Emas (TEMAS ) Tbk merupakan perusahaan pertama di Indonesia yang merintis pelayanan pengiriman barang dalam peti kemas melalui jalur laut yang dididrikan pada 17 september 1987. Perseroan sangat unggul dan mumpuni dalam pelayanan transportasi peti kemas dan jasa bongkar muat peti kemas serta pengelolaannya dalam skala nasional.

Baca selengkapnya

PT Jasa Raharja (Persero) disingkat Jasa Raharja adalah sebuah perusahaan Badan Usaha Milik Negara ( BUMN ) yang bergerak di bidang asuransi sosial. Berdirinya Jasa Raharja memiliki sejarah yang tidak terlepas dari adanya peristiwa pengambil alihan atau nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda oleh Pemerintah RI. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah terdapat 8 (delapan) perusahaan asuransi yang ditetapkan sebagai Perusahaan Asuransi Kerugian Negara (PAKN) dan sekaligus diadakan pengelompokan dan penggunaan nama perusahaan. Keempat perusahaan tersebut di atas digabung dalam satu Perusahaan Asuransi Kerugian Negara (PAKN) Ika Karya.

Baca selengkapnya

Pengusahaan Daerah Industri Pulau Batam atau Persero Batam adalah sebuah perusahaan yang melaksanakan pembangunan dan/atau melaksanakan pembiayaan pembangunan prasarana dan sarana-sarana lainnya yang diperlukan untuk menunjang kegiatan-kegiatan industri arus lalu lintas barang dan perdagangan, serta sarana prasarana pelabuhan laut dan udara di Pulau Batam. Sebagai suatu Kawasan Industri Berikat (Bonded Zone) yang didirikan pada tahun 1971 ditetapkan suatu kelembagaan yang ditugasi untuk melaksanakan dan mengembangkan Daerah Industri Pulau Batam yaitu: Badan Pengawas Daerah Industri Pulau Batam, Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam (Otorita Batam) dan Perusahaan Perseroan Pengusahaan Daerah Industri Pulau Batam (Persero Batam), khusus untuk Persero Batam sebagai satu-satunya perseroan atau Badan Usaha Milik Negara maka dikeluarkan Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 1973 tentang penyertaan modal negara untuk pendirian perusahaan perseroan sekaligus maksud dan tujuan perseroan didirikan. Baca selengkapnya

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonsia adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kementerian ini dipimpin oleh seorang Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang sejak 23 Oktober 2019 dijabat oleh Abdul Halim Iskandar. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Baca selengkapnya

PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero) adalah perusahaan BUMN yang bergerak dalam Industri perdagangan komoditi perannya sebagai pusat penjaminan dan penyelesaian transaksi. PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero) atau KBI bergerak di bidang usaha Kliring Penjaminan dan Penyelesaian Transaksi Perdagangan Berjangka dan Derivatif lainnya, sekaligus sebagai Pusat Registrasi Sistem Resi Gudang, Penjaminan dan Penyelesaian Transaksi Pasar Fisik Komoditas, serta pengelola (administrator) Sistem Pengawasan Tunggal dalam Sistem Pedagangan Alternatif yang selanjutnya di sebut SPT-SPA.

Baca selengkapnya

Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat Kementerian PPN/Bappenas mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang kesehatan dan gizi masyarakat.

Baca selengkapnya

Lembaga Penjamin Simpanan atau yang disingkat LPS merupakan sebuah lembaga independen yang memiliki fungsi menjamin simpanan nasabah perbankan di Indonesia. Badan ini dibentuk berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tentang Lembaga Penjamin Simpanan yang ditetapkan pada 22 September 2004. Undang-undang ini mulai berlaku efektif 12 bulan sejak diundangkan sehingga pendirian dan operasional LPS dimulai pada 22 September 2005. Setiap bank yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Republik Indonesia wajib menjadi peserta penjaminan LPS. LPS berfungsi menjamin simpanan nasabah bank dan turut aktif dalam menjaga stabilitas sistem perbankan sesuai kewenangannya. Sejak tanggal 22 Maret 2007 dan seterusnya, nilai simpanan yang dijamin LPS maksimum sebesar Rp 100 juta per nasabah per bank, yang mencakup pokok dan bunga/bagi hasil yang telah menjadi hak nasabah. Bila nasabah bank memiliki simpanan lebih dari Rp 100 juta maka sisa simpanannya akan dibayarkan dari hasil likuidasi bank tersebut.

Baca selengkapnya

PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) adalah salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah pembinaan dan pengawasan Menteri Keuangan yang bergerak di bidang pembiayaan sekunder perumahan. Perusahaan ini yang didirikan pada 22 Juli 2005. Pada tahun 2020 PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) mengalokasikan Penyertaan Modal Negara (PMN) Rp 2,5 triliun pada tiga bidang yaitu KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), KPR SMF untuk wilayah pasca bencana, serta program KPR SMF untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dan anggota TNI/Polri.

Baca selengkapnya