Lowongan Kerja September 2025

PT Dahana (Persero) adalah sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bidang industri strategis yang menawarkan layanan bahan peledak yang terpadu untuk sektor Migas, Pertambangan Umum, Kuari dan Konstruksi. Dahana telah berpengalaman dari 40 tahun dan didukung oleh fasilitas lengkap, teknologi terkini dan SDM yang terbaik. Sejak 2002, Dahana melakukan reposisi usaha dengan menitikberatkan pada tiga lini usaha yaitu Pemboran dan Peledakan, produksi bahan peledak serta layanan terkait lainnya. Awal sejarah dan profil PT. Dahana ditandai dengan pembangunan pabrik dinamit (NG based) pada tahun 1966 di lingkungan pangkalan TNI-AU Tasikmalaya.

Baca selengkapnya

Bank BNI 46 sejak awal didirikan pada tanggal 5 Juli 1946, sebagai Bank Pertama yang secara resmi dimiliki Negara RI, BNI merupakan pelopor terciptanya berbagai produk & layanan jasa perbankan. BNI terus memperluas perannya, tidak hanya terbatas sebagai bank pembangunan, tetapi juga ikut melayani kebutuhan transaksi perbankan masyarakat umum dengan berbagi segmentasinya, mulai dari Bank Terapung, Bank Sarinah (bank khusus perempuan) sampai dengan Bank Bocah khusus untuk anak-anak. Seiring dengan pertambahan usianya yang memasuki 67 tahun, BNI tetap kokoh berdiri dan siap bersaing di industri perbankan yang semakin kompetitif.

Baca selengkapnya

PT Tempuran Emas (TEMAS ) Tbk merupakan perusahaan pertama di Indonesia yang merintis pelayanan pengiriman barang dalam peti kemas melalui jalur laut yang dididrikan pada 17 september 1987. Perseroan sangat unggul dan mumpuni dalam pelayanan transportasi peti kemas dan jasa bongkar muat peti kemas serta pengelolaannya dalam skala nasional.

Baca selengkapnya

PT Jasa Raharja (Persero) disingkat Jasa Raharja adalah sebuah perusahaan Badan Usaha Milik Negara ( BUMN ) yang bergerak di bidang asuransi sosial. Berdirinya Jasa Raharja memiliki sejarah yang tidak terlepas dari adanya peristiwa pengambil alihan atau nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda oleh Pemerintah RI. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah terdapat 8 (delapan) perusahaan asuransi yang ditetapkan sebagai Perusahaan Asuransi Kerugian Negara (PAKN) dan sekaligus diadakan pengelompokan dan penggunaan nama perusahaan. Keempat perusahaan tersebut di atas digabung dalam satu Perusahaan Asuransi Kerugian Negara (PAKN) Ika Karya.

Baca selengkapnya

Pengusahaan Daerah Industri Pulau Batam atau Persero Batam adalah sebuah perusahaan yang melaksanakan pembangunan dan/atau melaksanakan pembiayaan pembangunan prasarana dan sarana-sarana lainnya yang diperlukan untuk menunjang kegiatan-kegiatan industri arus lalu lintas barang dan perdagangan, serta sarana prasarana pelabuhan laut dan udara di Pulau Batam. Sebagai suatu Kawasan Industri Berikat (Bonded Zone) yang didirikan pada tahun 1971 ditetapkan suatu kelembagaan yang ditugasi untuk melaksanakan dan mengembangkan Daerah Industri Pulau Batam yaitu: Badan Pengawas Daerah Industri Pulau Batam, Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam (Otorita Batam) dan Perusahaan Perseroan Pengusahaan Daerah Industri Pulau Batam (Persero Batam), khusus untuk Persero Batam sebagai satu-satunya perseroan atau Badan Usaha Milik Negara maka dikeluarkan Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 1973 tentang penyertaan modal negara untuk pendirian perusahaan perseroan sekaligus maksud dan tujuan perseroan didirikan. Baca selengkapnya

BAPPENAS (Kemenneg PPN) sebelumnya bernama Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan, adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan perencanaan pembangunan nasional. Kemeneg PPN dalam melaksanakan tugasnya menggunakan unit organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS). Meneg PPN juga sekaligus menjadi Kepala BAPPENAS. Tugas Pokok dan Fungsi BAPPENAS diuraikan sesuai dengan Keputusan Presiden tentang Organisasi dan tata kerja Kantor Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, tugas pokok dan fungsi tersebut tercermin proses pelaksanaan perencanaan pembangunan nasional.

Baca selengkapnya

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonsia adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kementerian ini dipimpin oleh seorang Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang sejak 23 Oktober 2019 dijabat oleh Abdul Halim Iskandar. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Baca selengkapnya

PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero) adalah perusahaan BUMN yang bergerak dalam Industri perdagangan komoditi perannya sebagai pusat penjaminan dan penyelesaian transaksi. PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero) atau KBI bergerak di bidang usaha Kliring Penjaminan dan Penyelesaian Transaksi Perdagangan Berjangka dan Derivatif lainnya, sekaligus sebagai Pusat Registrasi Sistem Resi Gudang, Penjaminan dan Penyelesaian Transaksi Pasar Fisik Komoditas, serta pengelola (administrator) Sistem Pengawasan Tunggal dalam Sistem Pedagangan Alternatif yang selanjutnya di sebut SPT-SPA.

Baca selengkapnya

Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat Kementerian PPN/Bappenas mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang kesehatan dan gizi masyarakat.

Baca selengkapnya

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) adalah lembaga teknis daerah dibidang penelitian dan perencanaan pembangunan daerah yang dipimpin oleh seorang kepala badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur/Bupati/Wali kota melalui Sekretaris Daerah. Badan ini mempunyai tugas pokok membantu Gubernur/Bupati/Wali kota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang penelitian dan perencanaan pembangunan daerah.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di bentuk berdasarkan pertimbangan:

1. Bahwa dalam rangka usaha peningkatan keserasian pembangunan di daerah diperlukan adanya peningkatan keselarasan antara pembangunan sektoral dan pembangunan daerah.
2. Bahwa dalam rangka usaha menjamin laju perkembangan, keseimbangan dan kesinambungan pembangunan didaerah, diperlukan perencanaan yang lebih menyeluruh, terarah dan terpadu

Baca selengkapnya

Balai Laboratorium Bea dan Cukai (BLBC) adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang bertugas melaksanakan pengujian barang secara laboratoris dan/atau identifikasi barang, serta pengembangan laboratorium, berdasarkan peraturan perundang-undangan. BLBC berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

Baca selengkapnya

PT Putra Wijayakusuma Sakti (PWS) merupakan Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara PT Kawasan Industri Wijayakusuma (Persero) dengan Maksud dan Tujuan Perusahaan adalah menjalankan usaha di bidang pembangunan dan investasi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam perusahaan Kawasan Industri, Properti, Perdagangan, Agrobisnis dan Jasa. Pada tahun 2018 PT Putra Wijayakusuma Sakti (PWS) telah berdiri dan berkembang pesat dengan modal Perusahaan Induk yang merupakan perusahaan BUMN. Didukung juga dengan SDM yang handal dan berintegritas, sehingga telah banyak Investor yang mempercayakan kebutuhan perusahaan kepada PT Putra Wijayakusuma Sakti (PWS).

Baca selengkapnya