Lowongan Kerja Maret 2026

PT Nindya Beton merupakan anak perusahaan dari PT Nindya Karya (Persero) & PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero). PT Nindya Beton adalah perusahaan yang menjalankan usaha dibidang Beton pracetak, Readymix, Jasa konstruksi dan usaha lain yang berkaitan. Sebagai perusahaan nasional berpengalaman PT Nindya Beton berusaha keras dalam menyelesaikan proyek tepat waktu sesuai standart dengan tetap memperhatikan Sistem Manajemen keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) yang berkualitas untuk memenuhi kepuasan pelanggan dengan berorientasi pada kerjasama saling menguntungkan untuk tumbuh bersama mitra kerja. Baca selengkapnya

PT Perkebunan Nusantara IV (Persero) atau PTPN IV merupakan perusahaan BUMN yang memiliki fokus usaha bisni dalam bidang komoditas Kelapa Sawit dan Teh, dengan hasil produk antara lain : Minyak Sawit (CPO), Inti Sawit (PK), Minyak Inti Sawit (PKO), Ampas Inti Sawit (PKM), Teh Hitam Crude Palm Oil. Bahan Baku Industri perusahaan adalah minyak kelapa sawit yang diekstraksi dari daging buah (Mesocarp) yang mempunyai titik beku pada suhu kamar dan mempunyai warna merah jingga, bahan baku ini diperoleh sebanyak 22 – 23 % dari Tandan Buah Segar (TBS) Fitur : Mengandung Beta Carotene yang tinggi, yang merupakan anti-oksidant dan provitamin A. Inti Sawit (Palm Kernel), sedangkan bahan baku industri pangan diperoleh dari biji sawit, melalui proses pemecahan biji yang diperoleh sebanyak 4 – 5 % dari Tandan Buah Segar (TBS).

Baca selengkapnya

PT Industri Kereta Api Indonesia atau biasa disebut PT INKA merupakan sebuah Badan Usaha Milik Negara yang berdiri di 19 Agustus 1981. Semenjak lokomotif uap sudah tidak dioperasikan lagi, maka balai yasa ini dialihfungsikan menjadi pabrik kereta api. Penentuan lokasi dan pendirian pabrik kereta ini berdasarkan hasil studi dari BPPT. PT INKA, sebagai salah satu BUMN terus mengalami perkembangan, diawali pada tahun 1981 dengan produk berupa lokomotif bertenaga uap kini menjadi industri manufaktur per-kereta apian yang modern. PT INKA merupakan pengembangan dari Balai Yasa Lokomotif Uap yang dimiliki PT Kereta Api (Persero) pada saat itu. Balai yasa ini berlokasi di Madiun. Aktivitas bisnis INKA yang ada kini berkembang mulai dari penghasil produk dasar. Kemudian menjadi penghasil produk dan jasa per-kereta apian dan transportasi yang bernilai tinggi

Baca selengkapnya

BAPPENAS (Kemenneg PPN) sebelumnya bernama Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan, adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan perencanaan pembangunan nasional. Kemeneg PPN dalam melaksanakan tugasnya menggunakan unit organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS). Meneg PPN juga sekaligus menjadi Kepala BAPPENAS. Tugas Pokok dan Fungsi BAPPENAS diuraikan sesuai dengan Keputusan Presiden tentang Organisasi dan tata kerja Kantor Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, tugas pokok dan fungsi tersebut tercermin proses pelaksanaan perencanaan pembangunan nasional.

Baca selengkapnya

PT Hutama Karya ( Persero ) merupakan satu dari beberapa perusahaan milik pemerintah Indonesia yang beroperasi di sektor konstruksi. Perusahaan ini bermula dari perusahaan swasta Hollandsche Beton Maatschappij (HBM) punya Hindia-Belanda yang dinasionalisasi pada th. 1961 jadi PN Hutama Karya serta beralih nama jadi PT Hutama Karya pada th. 1973. Searah dengan pengembangan inovasi yang terus-terusan serta ikuti perkembangan tehnologi konstruksi yang berkembang cepat, PT. Hutama Karya sudah dapat membuahkan product dengan tehnologi tinggi berbentuk : Jembatan Bentang Panjang (Suspension Cable Bridge, Balanced Cantilever Bridge, Arch Steel Bridge, Cable Stayed). PT. Hutama Karya sudah penuhi standard internasional dalam soal kwalitas, keselamatan kerja serta lingkungan. Pada masa millennia di mana dinamika ekonomi makin cepat, PT. Hutama Karya sudah merevitalisasi diri dengan lakukan pengembangan usaha untuk bidang-sektor swasta dengan pembangunan seperti High Rise Building (Bakrie Tower, Apartemen), infrastruktur (Jalan TOL).

Baca selengkapnya

PT Pegadaian ( Persero ) merupakan salah satu perusahaa BUMN pemerintah republik Indonesia yang memiliki fokus usaha dalam bidang jasa penyaluran kredit kepada masyarakat atas dasar hukum gadai. PT Pegadaian (Persero) dalam setiap pelaksanaan kegiatan usahanya harus selalu berpedoman pada prinsip-prinsip Good Corporate Governance ( GCG ) yang salah satunya menghindari praktik-praktik gratifikasi. Dalam kegiatan bisnis, pada umumnya perusahaan tidak terlepas dari hubungan dan interaksi antara para pihak baik internal maupun eksternal yang saling menjalin kerja sama yang harmonis, serasi dan berkesinambungan dengan tidak melupakan etika dan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Baca selengkapnya

PT Pelni atau yang biasa disebut PT Pelayaran Nasional Indonesia merupakan salah satu perusahaan BUMN milik pemerintah Indonesia yang bergerak dalam bagian maskapai pelayaran nasional Indonesia. Pelni mengoperasikan beberapa 28 unit kapal penumpang dengan kemampuan semuanya 36. 913 penumpang serta 4 unit kapal barang. Pelni bermula dari Yayasan Penguasaan Pusat Kapal-Kapal (PEPUSKA) yang didirikan berdasar pada Surat Ketentuan Berbarengan Menteri Perhubungan serta Menteri Pekerjaan Umum tertanggal 5 September 1950. Yayasan PEPUSKA didirikan sesudah Pemerintah Belanda menampik keinginan Pemerintah Indonesia untuk merubah status NV Koninklijke Paketvaart Maatschappij (KPM) jadi perseroan terbatas.

Baca selengkapnya

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah atau Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda merupakan organisasi atau instansi yang berada di bawah pemerintah daerah yang memiliki tanggung jawab dalam penerimaan pendapatan daerah melalui pengoordinasian dan pemungutan pajak, retribusi, bagi hasil pajak, dana perimbangan, dan lain sebagainya. Bapenda dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Singkatnya, Bapenda adalah unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pendapatan daerah.

Baca selengkapnya

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang melaksanakan fungsi di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. DLH dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Baca selengkapnya

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC atau bea cukai) adalah nama dari sebuah instansi pemerintah yang melayani masyarakat di bidang kepabeanan dan cukai. Pada masa penjajahan Belanda, bea dan cukai sering disebut dengan istilah douane. Seiring dengan era globalisasi, bea dan cukai sering menggunakan istilah customs.

Baca selengkapnya

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) merupakan salah satu kementerian negara di Republik Indonesia yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi. Kementerian ini dipimpin oleh Menteri Komunikasi dan Digital yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Pembentukan Kementerian Komdigi sesuai Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara. Sebagai institusi strategis, Kementerian Komdigi memiliki tugas utama untuk mengelola komunikasi dan transformasi digital, meliputi pengembangan infrastruktur digital, pengawasan ruang digital, perlindungan data pribadi, serta pengelolaan komunikasi publik dan media. Dalam pelaksanaan tugas, Menteri Komdigi dapat dibantu oleh Wakil Menteri yang ruang lingkup kerjanya mencakup perumusan kebijakan serta koordinasi pencapaian kebijakan strategis lintas unit organisasi . Misi yang dinyatakannya meliputi transformasi digital, digitalisasi ekonomi, literasi digital, dan pemerintahan elektronik.

Baca selengkapnya

Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas yang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan daerah di bidang pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Provinsi dimana dalam setiap kegiatannya selalu berhubungan dengan Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi, Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan Komputer Antar Bidang, Pengelolaan Produksi Informasi dan Publikasi, Pengelolaan dan Pengembangan Komunikasi Publik, yang mana pada setiap kegiatan-kegiatan tersebut terbagi menjadi 3 bidang serta 1 Sekretariat. Dimana disetiap bidangnya dibawahi oleh kepala bidang. Sebagai Lembaga pemerintahan yang mempunyai tanggung jawab besar dan bergerak di dalam lingkungan Pemerintah tingkat kota / kabupaten, maka DINKOMINFO mempunyai tugas pokok dan fungsi yang besar dalam membangun Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Baca selengkapnya