PT Angkasa Pura Solusi, sebelumnya dikenal dengan nama PT Angkasa Pura Schipol adalah perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang didirikan pada tanggal 8 April 1996. PT Angkasa Pura Solusi merupakan usaha bersama dengan kepemilikan saham 50/50 antara PT Angkasa Pura II (Persero) dengan Schipol Management Services BV. Tahun 2012 dapat disebut sebagai awal yang baru bagi PT Angkasa Pura Solusi. Sejak November 2011, kepemilikan saham PT Angkasa Pura Solusi telah beralih sepenuhnya kepada PT Angkasa Pura II (Persero) dan berganti nama dari PT Angkasa Pura Schipol. Usaha bisnis yang semula terbatas pada Konsultasi Bandara, IT dan Saphire kemudian meningkat ke berbagai bisnis lainnya, di antaranya TIK, lounge, periklanan, layanan penanganan kargo, car-park, manajemen property, pelatihan dan dukungan dan penerbangan keamanan. Baca selengkapnya
Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang perhubungan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui SEKDA. Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang perhubungan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Dinas Perhubungan adalah sebuah lembaga pemerintah yang bertanggung jawab untuk mengelola dan mengatur sistem transportasi baik darat, laut, maupun udara di suatu negara.
Baca selengkapnya
PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul, Tbk (IDX: SIDO) adalah perusahaan jamu tradisional dan farmasi yang dalam proses produksinya menggunakan mesin-mesin mutakhir. PT SidoMuncul bermula dari sebuah industri rumah tangga pada tahun 1940, dikelola oleh Ibu Rahkmat Sulistio di Yogyakarta, dan dibantu oleh tiga orang karyawan. Banyaknya permintaan terhadap kemasan jamu yang lebih praktis, mendorong beliau memproduksi jamu dalam bentuk yang praktis (serbuk), seiring dengan kepindahan beliau ke Semarang , maka pada tahun 1951 didirikan perusahan sederhana dengan nama SidoMuncul yang berarti “Impian yang terwujud” dengan lokasi di Jl. Mlaten Trenggulun.
Baca selengkapnyaPT. Bank Mandiri Taspen (Bank Mantap) merupakan anak perusahaan dari PT. Bank Mandiri dan PT. Taspen, perusahaan ini sebelumnya bernama PT Bank Sinar Harapan Bali yang dikenal dengan sebutan Bank Sinar mengawali kiprahnya sebagai Maskapai Andil Indonesia (MAI) Bank Pasar Sinar Harapan Bali yang didirikan pada tanggal 23 Februari 1970. Tanggal ini kemudian ditetapkan sebagai tanggal kelahiran Bank Sinar. Perubahan status Bank Sinar menjadi Perseroan Terbatas dilakukan dihadapan notaris di Denpasar.
Baca selengkapnya
UMKM Level Up adalah program dari Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk memberikan fasilitas kepada UMKM agar naik kelas dari sisi adopsi digital. Dilaksanakannya program ini dalam rangka mendukung para UMKM memperluas akses pemasaran digital, mampu meningkatkan penjualan, efisiensi bisnis serta meningkatkan daya saing UMKM di Indonesia. tujuan pemerintah melaksanakan program pemberdayaan UMKM adalah untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia setelah pandemi Covid-19, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Contoh Program Pemerintah dalam Pemberdayaan UMKM yaitu Undang-Undang Cipta Kerja, Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Kredit Usaha Rakyat (KUR), Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI), Perluasan Ekspor Produk Indonesia melalui ASEAN Online Sale Day (AOSD).
Baca selengkapnya
PT. Lintas Samudra Borneo Line pada awal mulanya berdiri sebagai perusahaan yang bergerak dibidang jasa transportasi laut di daerah kalimantan dan luar kalimantan. PT. Lintas Samudra Borneo Line sendiri berdiri pada tahun 2008. PT. Lintas Samudra Borneo Line juga bergerak dibidang pencharteran kapal-kapal yang bekerja sama antara lain dengan PT. Pertamina dan SHEEL. PT. Lintas Samudra Borneo Line memiliki 8 armada kapal tanker yang aktif beroprasi didalam kalimantan maupun luar kalimantan dengan DWT 2000 sampai DWT 4000. PT. Lintas Samudra Borneo Line juga memiliki armada kapal tug boat yang menarik tonkang minyak untuk ikut menunjang roda permintaan minyak yang semakin banyak di Indonesia.
Baca selengkapnya
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (dahulu Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional), disingkat
BKKBN, adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera. BKKBN pernah sukses dengan slogan dua anak cukup, laki-laki perempuan sama saja. Namun, untuk menghormati hak asasi manusia, BKKBN memiliki slogan dua anak lebih baik. Saat ini, BKKBN kembali dengan slogan dua anak cukup. Optimalisasi program KB masih terdapat banyak kendala, yakni sulitnya mencapai sinergisitas dan kemitraan antara pusat dan daerah untuk mensosialisasikan KB di daerah-daerah pasca adanya desentralisasi.
Baca selengkapnyaKementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi atau yang dapat disebut Kemendesa merupakan salah satu kementerian pusat yang bertindak sebagai pelaksana pemerintah di bidang Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dipimpin oleh Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Presiden. Adapun tugas dan tanggung jawab kementerian ini adalah menyelenggarakan urusan di bidang pembangunan daerah tertinggal dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Kementerian Desa PDTT telah menerbitkan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal tentang Pendampingan Desa, serta Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2015.
Baca selengkapnya
PT Pembangunan Perumahan (Persero) atau yang disingkat PT PP namun lebih populer dipanggil PT PP atau PP saja merupakan salah satu BUMN yang bergerak di bidang perencanaan dan konstruksi bangunan (real estate). Perusahaan ini berdiri tanggal 26 Agustus 1953 dengan nama NV Pembangunan Perumahan. Namanya berganti menjadi PN Pembangunan Perumahan melalui Peraturan Pemerintah No 63 tahun 1960. Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI no. 39 tahun 1971 statusnya berubah menjadi PT Pembangunan Perumahan. Sebagai suatu BUMN, mayoritas (51%) kepemilikan saham PT PP dipegang oleh Pemerintah Republik Indonesia dan sisanya (49%) dipegang karyawan dan manajemen PT PP. Bidang usaha utama BUMN ini adalah pelaksana konstruksi bangunan gedung dan sipil. Untuk mendukung pengembangan bisnis pada tahun 2013, perusahaan telah melakukan beberapa aksi korporasi baik secara finansial maupun operasional.
Baca selengkapnya
PT. Bina Karya (Persero) adalah Perusahaan Jasa Konsultansi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai Penyedia Jasa Konsultan multi disiplin Teknik dan Manajemen yang sepenuhnya didukung oleh peran serta para Tenaga Ahli/Professional dan Tenaga Terampil dibidangnya. Menghadapi tuntutan akan standar kualitas penyediaan jasa konsultansi yang lebih tinggi PT. Bina Karya (Persero) telah menerapkan standarisasi pelayanan berdasarkan ISO 9001 : 2015 & OHSAS 18001 : 2007 serta prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG).
Baca selengkapnya
PT Kereta Api Logistik atau yang biasa disebut PT KALOG merupakan salah satu anak perusahaan dari perusahaan BUMN yaitu PT. Kereta Api Indonesia (PT KAI), perusahaan ini bergerak dalam bidang usaha layanan distribusi logistik berbasis kereta api (KA), dengan cakupan bisnis dengan sebutan “door to door service” untuk memberikan pelayanan yang parnipurna bagi Pelanggan kereta api yang didukung dengan angkutan pra dan lanjutan serta layanan penunjangnya, meliputi pengelolaan Terminal Peti Kemas (TPK), bongkar muat, pergudangan, pengepakan, pelabelan, pengangkutan, penjejakan, pengawalan logistik serta manajemen logistik dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas. Kalog menerima sertifikat ISO 9001:2008. Dalam orientasi bisnis PT Kereta Api Logistik kedepan adalah sebagai penyedia jasa layanan distribusi logistik secara total (Total Logistics Solution) melalui “End-to-End Services” atau dengan kata lain sebagai SCM Service Provider.
Baca selengkapnya
PT. Angkasa Pura I (Persero) merupakan salah satu perusahaan milik negara atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mempunyai kewenangan dalam memberikan pelayanan jalan raya udara serta bisnis bandar udara di Indonesia yang mengutamakan service pada lokasi Indonesia sisi tengah serta lokasi Indonesia sisi timur. Pada tanggal 17 Mei 1965 berdasar pada Ketentuan Pemerintah nomer 21 th. 1965 Pemerintah merubah nama Perusahaan Negara Angkasa Pura Kemayoran jadi Perusahaan Negara Angkasa Pura dengan maksud untuk lebih membuka kemungkinan mengelola bandar udara lain di lokasi Indonesia. Dalam rencana pembagian lokasi pengelolaan bandar udara, berdasar pada Ketentuan Pemerintah nomer 25 th. 1987 tanggal 19 Mei 1987 nama Perusahan Umum Angkasa Pura dirubah jadi Perusahaan Umum Angkasa Pura I. Perihal seperti yang telah dijelaskan diatas dengan searah dengan dibuatnya Perusahaan Umum Angkasa Pura II yang dengan cara spesial di beri pekerjaan untuk mengelola Bandar Udara Soekarno-Hatta serta Bandar Udara Halim Perdanakusuma.
Baca selengkapnya
