Lowongan Kerja Agustus 2025

Pengadilan Agama adalah pengadilan tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Pengadilan Agama dibentuk dengan Keputusan Presiden. Pengadilan Agama merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman. Tugas Pengadilan Agama yaitu memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan terhadap perkara perdata tertentu dengan menganut asas personalitas keislaman.

Baca selengkapnya

PT Pos Indonesia adalah salah satu perusahaan milik negara atau salah satu BUMN milik pemerintah Indonesia yang bergerak di bidang pelayanan atau pengiriman pos. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 20 Agustus 1746. Saat ini, bentuk badan usaha Pos Indonesia merupakan perseroan terbatas dan sering disebut dengan PT. Pos Indonesia. Bentuk usaha Pos Indonesia ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1995. Peraturan Pemerintah tersebut berisi tentang pengalihan bentuk awal Pos Indonesia yang berupa perusahaan umum (perum) menjadi sebuah perusahaan (persero).

Baca selengkapnya

PT Inka Multi Solusi Service (disingkat PT. IMSS) merupakan anak perusahaan PT Inka Multi Solusi (PT. IMS) Usaha bersama antara PT. INKA (Persero) dan beserta PKBI (Perkumpulan Keluarga Besar INKA Persero). PT Inka Multi Solusi Service merupakan salah satu anggota PT. INKA (Persero) Group. Didirikan pada tanggal 2 September 2014 berdasarkan akta No. 02 Notaris Anisah Sri Wahyuni, SH dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM. Perusahaan ini dipimpin oleh Direktur Utama Ir. Cholik Mochamad Zamzam, MBA (2019- sekarang).

Baca selengkapnya

PT Pos Indonesia adalah salah satu perusahaan milik negara atau salah satu BUMN milik pemerintah Indonesia yang bergerak di bidang pelayanan atau pengiriman pos. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 20 Agustus 1746. Saat ini, bentuk badan usaha Pos Indonesia merupakan perseroan terbatas dan sering disebut dengan PT. Pos Indonesia. Bentuk usaha Pos Indonesia ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1995. Peraturan Pemerintah tersebut berisi tentang pengalihan bentuk awal Pos Indonesia yang berupa perusahaan umum (perum) menjadi sebuah perusahaan (persero).

Baca selengkapnya

PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (Pusri) yang lebih dikenal sebagai PT Pusri, merupakan anak perusahaan dari PT Pupuk Indonesia (Persero) yang bergerak di bidang produksi dan pemasaran pupuk. Selain sebagai produsen pupuk nasional, Pusri juga mengemban tugas melaksanakan usaha perdagangan, pemberian jasa dan usaha lain yang berkaitan dengan industri pupuk. Pusri bertanggung jawab dalam melaksanakan distribusi dan pemasaran pupuk bersubsidi kepada petani sebagai bentuk Public Service Obligation (PSO) untuk mendukung program pangan nasional dengan memprioritaskan pendistribusian pupuk bagi petani di Indonesia dan penjualan pupuk urea non subsidi sebagai pemenuhan kebutuhan pupuk sektor perkebunan, industri maupun eksport.

Baca selengkapnya

PT Perkebunan Nusantara XIII (PTPN XIII) adalah anak usaha PTPN III yang bergerak di bidang perkebunan dengan fokus khusus pada budidaya kelapa sawit. Berlokasi di Kalimantan PTPN XIII mengelola kebun inti kelapa sawit seluas 55.440,49 ha (48,91%), dan plasma seluas 57.908,60 ha (51,09%), dengan didukung oleh 9 Pabrik Minyak Sawit (PMS) berkapasitas 440 Ton Tbs/Jam dan 2 Unit Pengolahan Biodiesel (UPB) berkapasitas 6.000 liter per hari. PTPN XIII juga mengelola kebun inti karet seluas 14.487,46 ha (32,86%), dan plasma seluas 29.595,04 ha (67,14%), dengan didukung oleh 2 Pabrik Pengolahan Karet (PKR) berkapasitas 63 ton/KK/hari, dan 1 Pabrik Karet Sheet berkapasitas 10 ton/KK/hari. PT Perkebunan Nusantara XIII mengawali perjalanannya pada tahun 1996. Perusahaan yang merupakan satu-satunya BUMN perkebunan di wilayah Kalimantan ini adalah hasil penggabungan dari Proyek Pengembangan 8 (delapan) PTP yaitu: PTP VI, VII, XII, XIII, XVIII, XXIV-V, XXVI dan XXIX.

Baca selengkapnya

Batam Aero Technic (BAT) adalah anak perusahaan MRO dari Lion Air Group, didirikan pada tahun 2002 merupakan kesatuan bisnis global yang mencakup kegiatan industri penerbangan yang berkompetensi melakukan perawatan, pemeliharaan, dan perbaikan pesawat yang terintegrasi. BAT melayani perbaikan dan perawatan mengenai komponen dalam pemeliharaan Mesin, Landing Gear, Roda dan Rem, Peralatan Darurat, Komponen Avionic, dan workshop Perawatan.

Baca selengkapnya

Badan Pusat Statistik atau BPS merupakan sebuah lembaga pemerintah non kementerian yang memiliki tanggung jawab kepada Presiden. Pada awalnya BPS merupakan Biro Pusat Statistik, yang dibentuk berdasarkan UU No 6 Tahun 1960 mengenai Sensus dan UU Nomer 7 Tahun 1960 mengenai Statistik. Sebagai pengganti kedua UU tersebut ditetapkan UU Nomor 16 Tahun 1997 mengenai Statistik. Berdasarkan UU ini yang ditindaklanjuti dengan peraturan perundangan dibawahnya, secara formal nama Biro Pusat Statistik diganti menjadi Badan Pusat Statistik.

Baca selengkapnya

Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia (dahulu Sekretariat Negara Republik Indonesia, disingkat Setneg RI) adalah kementerian Indonesia yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden dan mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan teknis dan administrasi serta analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara untuk membantu Presiden dan Wakil Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Kementerian Sekretariat Negara dipimpin oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) yang sejak 27 Oktober 2014 dijabat oleh Pratikno. Sekretariat Negara dibentuk sejak awal Negara Republik Indonesia berdiri. Proklamasi Kemerdekaan bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan tonggak awal berdirinya negara Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan, pada tanggal 18 Agustus 1945, Ir. Soekarno diangkat sebagai Presiden dan Drs. Mohammad Hatta diangkat sebagai Wakil Presiden. Pada tanggal 2 September 1945, Presiden Soekarno membentuk Kabinet Pemerintah Republik Indonesia yang pertama. Dalam pembentukan Kabinet pertama ini, diangkat seorang Sekretaris Negara dan Juru Bicara Presiden. Baca selengkapnya

Pusat Kajian Halal LDPM merupakan salah satu Lembaga Pendampingan Proses Produk Halal (LP3H) yang disahkan oleh BPJPH Kementerian Agama RI. Bergerak dibidang pendampingan kepada pelaku UMK untuk pengajuan sertifikat halal. Sertifikasi produk halal di Indonesia sendiri diselenggarakan oleh BPJPH yang bekerja sama dengan lembaga terkait yakni Kementerian Agama, LPH, dan MUI. Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) merupakan suatu lembaga yang didirikan oleh pemerintah dan masyarakat melalui lembaga keagamaan Islam yang berbadan hukum. Pusat Studi Halal ialah suatu pusat penelitian yang berfokus pada penelitian produk halal. Pusat Studi Halal berfungsi untuk mendukung Majelis Ulama Indonesia melalui laboratoriumnya untuk menguji aspek halal dari produk dan layanan dengan bantuan para ahli tentang praktik produk halal.

Baca selengkapnya

PT Pertamina Patra Niaga merupakan salah satu anak perusahaan PT Pertamina ( BUMN ) yang didirikan pada tahun 1997, dan terdaftar dengan nama “PT ELNUSA HARAPAN”. Kemudian pada tahun 2004, didirikanlah PT PATRA NIAGA sebagai perusahaan yang khusus bergerak di bidang usaha sektor hilir industri minyak dan gas (MIGAS). Pada tahun 2011, satu per satu logo anak perusahaan PT Pertamina (Persero) yang bergerak di bidang Pemasaran dan Niaga mulai dibenahi, termasuk logo dan nama perusahaan PT Patra Niaga yang berubah menjadi PT Pertamina Patra Niaga. Perubahan logo mencerminkan kemauan yang kuat dari seluruh insan Patra Niaga untuk terus tumbuh dan berkembang serta menjadi yang terunggul. Nama Pertamina Patra Niaga sendiri kombinasi dari nama Pertamina dan Patra Niaga.

Baca selengkapnya

Balai Pengelola Kereta Api dibawah naungan Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana kereta api. Dalam melaksanakan tugasnya, Balai Pengelola Kereta Api menyelenggarakan fungsi :

• Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan perawatan dan peningkatan fasilitas sarana dan prasarana kereta api ringan
• Perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan sarana dan prasarana kereta api ringan, penyusunan grafik perjalanan kereta api ringan, dan kemitraan
• Penyusunan dan pengusulan tarif pelaksanaan pemanfaatan
• Penyusunan petunjuk teknis dan/atau Standar Operasional Prosedur pengelolaan kereta api ringan
• Penyusunan rencana program dan anggaran
• Pelaksanaan urusan keuangan, sumber daya manusia, kearsipan, hubungan masyarakat, hukum, kerja sama, teknologi informasi, dan data, serta pengelolaan Barang Milik Negara
• Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan

Baca selengkapnya