Lowongan Kerja November 2025

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi atau yang dapat disebut Kemendesa merupakan salah satu kementerian pusat yang bertindak sebagai pelaksana pemerintah di bidang Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dipimpin oleh Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Presiden. Adapun tugas dan tanggung jawab kementerian ini adalah menyelenggarakan urusan di bidang pembangunan daerah tertinggal dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Kementerian Desa PDTT telah menerbitkan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal tentang Pendampingan Desa, serta Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2015.

Baca selengkapnya

Badan Pusat Statistik adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Sebelumnya, BPS merupakan Biro Pusat Statistik, yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 1960 tentang Sensus dan UU Nomer 7 Tahun 1960 tentang Statistik. Sebagai pengganti kedua UU tersebut ditetapkan UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Berdasarkan UU ini yang ditindaklanjuti dengan peraturan perundangan dibawahnya, secara formal nama Biro Pusat Statistik diganti menjadi Badan Pusat Statistik. BPS dipimpin oleh seorang Kepala yang mempunyai tugas memimpin BPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; menyiapkan kebijakan nasional dan kebijakan umum sesuai dengan tugas BPS; menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas BPS yang menjadi tanggung jawabnya; serta membina dan melaksanakan kerja sama dengan instansi dan organisasi lain. Kepala dibantu oleh seorang Sekretaris Utama, 5 (lima) Deputi dan Inspektorat Utama. Baca selengkapnya

PT Kereta Api Logistik atau yang biasa disebut PT KALOG merupakan salah satu anak perusahaan dari perusahaan BUMN yaitu PT. Kereta Api Indonesia (PT KAI), perusahaan ini bergerak dalam bidang usaha layanan distribusi logistik berbasis kereta api (KA), dengan cakupan bisnis dengan sebutan “door to door service” untuk memberikan pelayanan yang parnipurna bagi Pelanggan kereta api yang didukung dengan angkutan pra dan lanjutan serta layanan penunjangnya, meliputi pengelolaan Terminal Peti Kemas (TPK), bongkar muat, pergudangan, pengepakan, pelabelan, pengangkutan, penjejakan, pengawalan logistik serta manajemen logistik dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas. Kalog menerima sertifikat ISO 9001:2008. Dalam orientasi bisnis PT Kereta Api Logistik kedepan adalah sebagai penyedia jasa layanan distribusi logistik secara total (Total Logistics Solution) melalui “End-to-End Services” atau dengan kata lain sebagai SCM Service Provider.

Baca selengkapnya

PT Angkasa Pura Solusi Integra (PT APSI) adalah Anak Perusahaan dari PT Angkasa Pura Solusi (PT APS) Dan PT Angkasa Pura Solusi Integra merupakan perusahaan yang tergabung dalam Angkasa Pura II Group. PT Angkasa Pura Solusi Integra bergerak dalam bidang Penyedia jasa tenaga kerja, Konsultasi (Consultancy), Pendidikan dan pelatihan, serta Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE).

Baca selengkapnya

PT Brantas Abipraya (Persero) adalah salah satu badan usaha milik negara ( BUMN ) yang bergerak dalam bidang kontraktor yang sedang berkembang pesat, dengan kegiatan utama perusahaan berupa proyek-proyek bidang ke-airan (Bendungan, Dam, Jaringan Irigasi, dll). pada masa sekarang ini perusahaan ini sudah berekspansi menangani proyek-proyek diluar ke-airan, yaitu Jalan, Jembatan, Gedung, Darmaga, Bandara, Reklamasi dan lainnya. Wilayah kerja PT. Brantas Abipraya (Persero) tersebar diseluruh wilayah Indonesia. PT Brantas Abipraya (Persero) merupakan perusahaan kontraktor BUMN yang sedang berkembang pesat, dengan core business proyek-proyek bidang ke-airan (Bendungan, Dam, Jaringan Irigasi, dll). Saat ini perusahaan sudah berekspansi menangani proyek-proyek diluar ke-airan, yaitu Jalan, Jembatan, Gedung, Darmaga, Bandara, Reklamasi dan lainnya.

Baca selengkapnya

Direktorat Jenderal Pajak (disingkat DJP) merupakan salah satu direktorat jenderal di lingkungan Kementerian Keuangan Indonesia yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perpajakan. Pada saat ini Dirjen Pajak dipimpin oleh Ken Dwijugiasteadi, beliau mengawali karir Pegawai Negeri Sipil sebagai pelaksana di Kementerian Keuangan pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Pajak. Pada saat ini pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) saat ini tengah melakukan pembahasan pembentukan Rancangan Undang-Undang (RUU) ketentuan umum perpajakan (KUP).

Baca selengkapnya

PAL atau PT PAL Indonesia (Persero) merupakan salah satu perusahaan milik negara yang bergerak dalam bidang industri perkapalan, perusahaan ini bermula dari sebuah galangan kapal yang bernama Marine Establishment (ME) dan diresmikan oleh pemerintah Belanda pada tahun 1939. Pada masa pendudukan Jepang, Perusahaan ini beralih nama menjadi Kaigun SE 2124. Setelah kemerdekaan, Pemerintah Indonesia menasionalisasi Perusahaan ini dan merubah namanya menjadi Penataran Angkatan Laut (PAL). Pada tanggal 15 April 1980, Pemerintah merubah status Perusahaan dari Perusahaan Umum menjadi Perseroan Terbatas. Lokasi Perusahaan di Ujung, Surabaya, dengan kegiatan utama memproduksi kapal perang dan kapal niaga, memberikan jasa perbaikan dan pemeliharaan kapal, serta rekayasa umum dengan spesifikasi tertentu berdasarkan pesanan.

Baca selengkapnya

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, disingkat Kemenkumham, dahulu bernama “Departemen Kehakiman” (1945-1999), “Departemen Hukum dan Perundang-undangan” (1999-2001), “Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia” (2001-2004), “Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia” (2004-2009), adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dipimpin oleh seorang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) yang sejak 19 Oktober 2011 dijabat oleh Amir Syamsuddin. Kantor wilayah (kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan instansi vertikal Kemenkumham yang berkedudukan di setiap provinsi.

Baca selengkapnya

PT Hakaaston adalah Anak Perusahaan dari PT Hutama Karya (Persero) yang bergerak dalam usaha penyediaan berbagai macam produk untuk keperluan pembangunan sarana Jalan Raya, Bandara, Jalan Lingkungan, Lapangan Parkir dan lain-lain. Pada awalnya Hutama karya memiliki beberapa pabrik pencampuran aspal (Asphalt Mixing Plant/AMP) yang kemudian pada tahun 2010, semua AMP milik Hutama Karya dilebur dan digabungkan menjadi satu anak perusahaan tersendiri dengan nama PT Hakaaston. Produk PT Hakaaston antara lain : Aspal Beton, Aspal Dingin (Aspal Emulsi) , Lapisan Pondasi Agregat Kelas A dan Kelas B, batu pecah untuk campuran beton, dan perdagangan khususnya aspal dan semen. PT Hakaaston juga melayani jasa penghamparan dan pemadatannya. Lokasi Unit-unit Produksi yang memiliki AMP (Asphalt Mixing Plant), Stone Crushing Plant, alat penghamparan dan dilengkapi alat-alat laboratorium yang memadai saat ini tersebar di Sumatera, Jawa, dan NTB.

Baca selengkapnya

Pengadilan Agama adalah pengadilan tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Pengadilan Agama dibentuk dengan Keputusan Presiden. Pengadilan Agama merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman. Tugas Pengadilan Agama yaitu memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan terhadap perkara perdata tertentu dengan menganut asas personalitas keislaman.

Baca selengkapnya

PT Pos Indonesia adalah salah satu perusahaan milik negara atau salah satu BUMN milik pemerintah Indonesia yang bergerak di bidang pelayanan atau pengiriman pos. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 20 Agustus 1746. Saat ini, bentuk badan usaha Pos Indonesia merupakan perseroan terbatas dan sering disebut dengan PT. Pos Indonesia. Bentuk usaha Pos Indonesia ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1995. Peraturan Pemerintah tersebut berisi tentang pengalihan bentuk awal Pos Indonesia yang berupa perusahaan umum (perum) menjadi sebuah perusahaan (persero).

Baca selengkapnya

PT Inka Multi Solusi Service (disingkat PT. IMSS) merupakan anak perusahaan PT Inka Multi Solusi (PT. IMS) Usaha bersama antara PT. INKA (Persero) dan beserta PKBI (Perkumpulan Keluarga Besar INKA Persero). PT Inka Multi Solusi Service merupakan salah satu anggota PT. INKA (Persero) Group. Didirikan pada tanggal 2 September 2014 berdasarkan akta No. 02 Notaris Anisah Sri Wahyuni, SH dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM. Perusahaan ini dipimpin oleh Direktur Utama Ir. Cholik Mochamad Zamzam, MBA (2019- sekarang).

Baca selengkapnya