Lowongan Kerja Oktober 2026

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Balai P3KP) adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (KemenPUPR) yang bertugas melaksanakan pembangunan rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya, serta prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) di bidang perumahan dan kawasan permukiman. Selain itu, Balai P3KP juga bertanggung jawab atas koordinasi penyediaan lahan dan pengembangan hunian. Wilayah Kerja: Balai P3KP memiliki wilayah kerja yang biasanya mencakup beberapa provinsi atau kabupaten/kota, sesuai dengan penugasan dari Kementerian PUPR. Misalnya, ada Balai P3KP Jawa II, Balai P3KP Sumatera III, dan lain-lain.

Baca selengkapnya

Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia atau yang disebut LPPOM MUI adalah lembaga yang bertugas kuat untuk meneliti, mengkaji, menganalisis dan memutuskan apakah produk-produk baik pangan dan turunannya, obat-obatan dan produk kosmetika apakah aman dikonsumsi baik dari sisi kesehatan dan dari sisi pengajaran agama Islam yakni halal atau boleh dan baik untuk dikonsumsi bagi umat Muslim khususnya di wilayah Indonesia, selain itu memberikan rekomendasi, merumuskan ketentuan dan bimbingan kepada layanan masyarakat.

Baca selengkapnya

Komisi Informasi (KI) Provinsi Jawa Tengah merupakan lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan atau ajudikasi nonlitigasi. Mediasi adalah penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak melalui bantuan mediator Komisi Informasi. Sedangkan ajudikasi nonlitigasi adalah proses penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak yang diputus oleh Komisi Informasi.

Baca selengkapnya

PT Putra Wijayakusuma Sakti (PWS) merupakan Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara PT Kawasan Industri Wijayakusuma (Persero) dengan Maksud dan Tujuan Perusahaan adalah menjalankan usaha di bidang pembangunan dan investasi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam perusahaan Kawasan Industri, Properti, Perdagangan, Agrobisnis dan Jasa. Pada tahun 2018 PT Putra Wijayakusuma Sakti (PWS) telah berdiri dan berkembang pesat dengan modal Perusahaan Induk yang merupakan perusahaan BUMN. Didukung juga dengan SDM yang handal dan berintegritas, sehingga telah banyak Investor yang mempercayakan kebutuhan perusahaan kepada PT Putra Wijayakusuma Sakti (PWS).

Baca selengkapnya

PT Medion didirikan di Bandung pada tahun 1969 dalam bentuk home industry dengan produk obat dan vitamin. Pada tahun 1976 berdiri lokasi industri I di Jalan Babakan Ciparay 282 Bandung, kemudian pada tahun 1989 berdiri lokasi industri II di Jalan Raya Batujajar – Cimareme Padalarang. Pada tahun 1990, Medion mulai memproduksi vaksin sedangkan pada tahun 1991 mulai memproduksi alat peternakan. Produk PT Medion bergerak di bidang farmasi dengan produk utamanya adalah obat – obatan , vitamin, dan vaksin untuk ternak. Namun demikian, Medion juga memproduksi alat – alat peternakan untuk mendukung produk utamanya.

Baca selengkapnya

Gramedia adalah toko buku terbesar dan terlengkap di Indonesia yang menyediakan aneka buku berkualitas, alat tulis hingga perlengkapan kantor lainnya. Sejak tahun 2009 Gramedia membangun toko online. Toko ini merupakan bagian dari Toko Gramedia Matraman. Toko Buku Gramedia sendiri tidak hanya menyediakan berbagai macam buku saja, tapi juga perlengkapan sekolah, alat tulis, alat olahraga, alat musik, dan lain sebagainya. Perusahaan Gramedia telah sukses bekerja sama dengan berbagai macam penerbit buku, baik di dalam negeri maupun dari luar negeri. Gramedia Asri Media adalah anak perusahaan Kompas Gramedia yang menyediakan jaringan toko buku dengan nama Toko Buku Gramedia di beberapa kota di Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 2 Februari 1970 dengan diawali dari satu toko buku kecil berukuran 25m² di daerah Jakarta Barat dan sampai tahun 2002 telah berkembang menjadi lebih dari 50 toko yang tersebar di seluruh Indonesia.

Baca selengkapnya

PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk adalah produsen pakan unggas terbesar Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1972 sebagai pabrik manufaktur pakan pertama dengan volume yang besar di Jakarta dengan unggas kualitas premium. PT Charoen Pokphand juga memproduksi makanan siap saji seperti Golden Fiesta, Fiesta, Champ, dan Okey. Pada masa sekarang ini, perusahaan berfokus pada kegiatan agro-bisnis yang mencakup seluruh spektrum unggas Bisnis, dari produksi produk pakan yang unggul, untuk peternakan unggas yang tumbuh cepat, tahan penyakit dan proses penciptaan produk unggas bermutu tinggi.

Baca selengkapnya

Badan Amil Zakat Nasional atau disingkat BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Lembaga ini merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Lembaga ini berkedudukan di ibu kota negara. Keanggotaan lembaga pemerintah ini terdiri atas 11 orang anggota yakni delapan orang dari unsur masyarakat (Ulama, tenaga profesional dan tokoh masyarakat Islam) dan tiga orang dari unsur pemerintah (ditunjuk dari kementerian/instansi yang berkaitan dengan pengelolaan zakat).

Baca selengkapnya

PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk disingkat BSI adalah lembaga perbankan syariah terbesar di Indonesia, yang didirikan 01 Februari 2021. Bank Syariah Indonesia merupakan gabungan dari 3 bank syariah BUMN, yakni PT Bank BRIsyariah Tbk, PT Bank Mandiri Syariah, dan PT Bank BNI Syariah. Mengingat mayoritas masyarakat Indonesia adalah muslim tentunya dengan adanya Bank Syariah akan menjadi salah satu pilihan dan solusi. Karena Bank Syariah menggunakan akad yang diterapkan oleh bank syariah terdiri dari 3 macam yakni Akad Musyarakah, Akad Murabahah dan Akad Mudharabah.

Baca selengkapnya

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) adalah lembaga nonstruktural yang didirikan dan bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban. LPSK dibentuk berdasarkan UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, demi menegakkan keadilan dan kebenaran serta menjamin rasa aman mereka dalam bersaksi. LPSK menangani perlindungan di semua tahap peradilan pidana, termasuk bantuan medis, psikologis, dan fasilitasi restitusi, serta memiliki perwakilan di daerah untuk memperluas jangkauan layanan.

Baca selengkapnya

Badan Pusat Statistik adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Sebelumnya, BPS merupakan Biro Pusat Statistik, yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 1960 tentang Sensus dan UU Nomer 7 Tahun 1960 tentang Statistik. Sebagai pengganti kedua UU tersebut ditetapkan UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Berdasarkan UU ini yang ditindaklanjuti dengan peraturan perundangan dibawahnya, secara formal nama Biro Pusat Statistik diganti menjadi Badan Pusat Statistik. BPS dipimpin oleh seorang Kepala yang mempunyai tugas memimpin BPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; menyiapkan kebijakan nasional dan kebijakan umum sesuai dengan tugas BPS; menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas BPS yang menjadi tanggung jawabnya; serta membina dan melaksanakan kerja sama dengan instansi dan organisasi lain. Kepala dibantu oleh seorang Sekretaris Utama, 5 (lima) Deputi dan Inspektorat Utama. Baca selengkapnya

Otoritas Jasa Keuangan atau OJK adalah lembaga negara dibentuk berdasarkan UU nomor 21 tahun 2011 berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan, selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. OJK didirikan untuk menggantikan peran Bapepam-LK dalam pengaturan dan pengawasan pasar modal dan lembaga keuangan, dan menggantikan peran Bank Indonesia dalam pengaturan dan pengawasan bank, serta untuk melindungi konsumen industri jasa keuangan. Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki visi menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan terpercaya. Serta melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum.

Baca selengkapnya