Lowongan Kerja Oktober 2025

PT Pos Logistik Indonesia merupakan anak perusahaan PT Pos Indonesia (Persero) yang merupakan BUMN yang bergerak dalam bidang layanan pos, perusahaan sebagai pengambangan dari proyek bisnis di tahun 2004 hingga menjadi Strategic Business Unit (SBU) Pos Logistik di tahun 2007. Perkembangan SBU Pos Logistik mengalami dinamika organisasi dan bisnis sampai tahun 2008. Sejak tahun 2009 SBU Pos Logistik direvitalisasi menjadi SBU yang lebih berorientasi pada peningkatan keunggulan bersaing di industri logistik dan fokus dalam penggarapan bisnisnya melalui peningkatan kompetensi pengelolaan bisnis logistik. Upaya yang dilakukan PT Pos Indonesia untuk merevitalisasi SBU ini melalui perekrutan profesional di bidang bisnis logistik serta pendampingan konsultan dalam merumuskan strategi dan positioning bisnis Mencermati bahwa aktivitas logistik merupakan supporting business activities yang sangat penting bagi penciptaan nilai tambah dan keunggulan kompetitif, maka PT. Pos Indonesia (Persero) sebagai BUMN yang memiliki kompetensi di bidang pendistribusian barang membentuk subsidiary company yaitu PT. Pos Logistik Indonesia atau Pos Logistics.

Baca selengkapnya

PT Taspen (Persero) merupakan salah satu badan usaha yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia yang bergerak dibidang Asuransi dan Pengelola Dana Pensiun PNS, perusahaan ini didirikan pada tanggal 17 April 1963 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15/1963. Kemudian status hukum PN Taspen disesuaikan menjadi Perum Taspen berdasarkan keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia. Selanjutnya dengan adanya Peraturan Pemerintah No 25 tahun 1981 tentang asuransi sosial PNS maka dilakukan proses penggabungan program kesejahteraan pegawai negeri yang terdiri dari Program Tabungan Hari Tua dan Pensiun yang dikelola PT Taspen (Persero). Di Jakarta, PT Taspen menggunakan tiga kantor yang terpisah tempatnya, yaitu Jl. Laksa No 12 Jakarta Kota, di Jl. Nusantara (sekarang Jl. Juanda) No. 11/Atas, dan di Jl. Pintu Besar Selatan No. 90. PT Taspen menumpang pada Bank Pembangunan Daerah Jakarta Raya.

Baca selengkapnya

PT. Lion Mentari Airlines beroperasi sebagai Lion Air adalah maskapai penerbangan swasta terbesar di Indonesia, dimana maskapai penerbangan ini menguasai sebagian besar pangsa pasar domestik. Berkantor pusat di Jakarta, Indonesia, Lion Air terbang ke kota-kota di Indonesia, Singapura, Vietnam, Malaysia dan Arab Saudi. Basis utama dari maskapai penerbangan ini adalah Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Jakarta. Maskapai ini mengoperasikan penerbangan penumpang berjadwal dengan jaringan yang luas dari Jakarta ke 56 tujuan (per Juli 2010). Lion Air merencanakan akan mendirikan maskapai penerbangan jarak jauh dengan nama Batik Air, yang akan mulai beroperasi pada tahun 2013 dengan menggunakan 737-900ER.

Baca selengkapnya

PT Askrindo ( Persero ) atau dari kata Asuransi Kredit Indonesia merupakan perusahaan didirikan oleh Pemerintah Republik Indonesia cq. Departemen Keuangan dan Bank Indonesia pada tahun 1971, sebagai bagian dari upaya menumbuh kembangkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Pada awalnya untuk melaksanakan upaya tersebut, Askrindo menjalankan usaha Asuransi Kredit Bank dan dalam perkembangan selanjutnya upaya tersebut dilengkapi dengan usaha-usaha lainnya, khususnya di bidang penjaminan. Jenis jasa yang yang baru ini tidak hanya memperbesar akses pengusaha terhadap sumber perkreditan, tetapi juga mendukung arus perdagangan di dalam dan luar negeri. Seluruh usaha tersebut, pada dasarnya memiliki manfaat yang hampir sama yaitu memperbesar akses sektor riil terhadap sektor finansial yang berubahnya seiringnya waktu.

Baca selengkapnya

PT Indra Karya (Persero) merupakan salah satu perusahaan milik pemerintah atau BUMN yang bergerak di bidang usaha jasa konsultansi Teknik dan Manajemen. PT. Indra Karya (Persero) memiliki beberapa Kantor Wilayah di Jakarta, Semarang, dan Malang serta Kantor Perwakilan di Denpasar, Mataram, Kupang, Gorontalo, Samarinda dan Menado. Bidang kegiatan PT. Indra Karya (Persero) adalah Study, Desain, Manajemen Konstruksi, Supervisi dan Lain lain. Sedangkan sektor pekerjaan yang ditangani oleh PT. Indra Karya (Persero) adalah Sipil-Pengairan, Energi, Jalan dan Jembatan, serta Bangunan Gedung.

Baca selengkapnya

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian atau dikenal Kementerian EKON merupakan kementerian di Indonesia yang membidangi koordinasi dan sinkronisasi dalam penyiapan dan penyusunan kebijakan serta pelaksanaannya dibidang perekonomian. Awal mula didirikannya kementerian EKON pada jaman Orde Baru yakni tanggal 25 Juli 1966 dengan nama Kementerian Utama Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri (EKUIN) yang pada saat itu dijabat oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Sebutan nama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian itu sendiri baru dimulai pada tahun 2000. Kemenko Perekonomian dipimpin oleh seorang Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) yang sejak tanggal 12 Agustus 2015.

Baca selengkapnya

PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Persero) atau disingkat PT Asabri (Persero) , adalah sebuah BUMN yang bergerak dibidang Asuransi Sosial dan pembayaran pensiun khusus untuk Prajurit TNI, Anggota Polri, PNS Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan POLRI.Semula prajurit TNI, anggota Polri dan PNS Kemhan/Polri menjadi peserta Taspen (Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri) yang didirikan pada tanggal 17 April 1963 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1963. Namun dalam perjalanannya, keikutsertaan prajurit TNI dan anggota Polri dalam Taspen mempengaruhi penyelenggaraan Program Taspen. Untuk menindaklanjuti hal tersebut dan meningkatkan kesejahteraan Prajurit TNI, Anggota Polri dan PNS Kemhan/Polri, maka Dephankam (saat itu) memprakarsai untuk mengelola premi sendiri dengan membentuk lembaga asuransi yang lebih sesuai.

Baca selengkapnya

PT Pembangunan Perumahan (Persero) atau yang disingkat PT PP namun lebih populer dipanggil PT PP atau PP saja merupakan salah satu BUMN yang bergerak di bidang perencanaan dan konstruksi bangunan (real estate). Perusahaan ini berdiri tanggal 26 Agustus 1953 dengan nama NV Pembangunan Perumahan. Namanya berganti menjadi PN Pembangunan Perumahan melalui Peraturan Pemerintah No 63 tahun 1960. Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI no. 39 tahun 1971 statusnya berubah menjadi PT Pembangunan Perumahan. Sebagai suatu BUMN, mayoritas (51%) kepemilikan saham PT PP dipegang oleh Pemerintah Republik Indonesia dan sisanya (49%) dipegang karyawan dan manajemen PT PP. Bidang usaha utama BUMN ini adalah pelaksana konstruksi bangunan gedung dan sipil. Untuk mendukung pengembangan bisnis pada tahun 2013, perusahaan telah melakukan beberapa aksi korporasi baik secara finansial maupun operasional.

Baca selengkapnya

PT Hutama Karya ( Persero ) merupakan satu dari beberapa perusahaan milik pemerintah Indonesia yang beroperasi di sektor konstruksi. Perusahaan ini bermula dari perusahaan swasta Hollandsche Beton Maatschappij (HBM) punya Hindia-Belanda yang dinasionalisasi pada th. 1961 jadi PN Hutama Karya serta beralih nama jadi PT Hutama Karya pada th. 1973. Searah dengan pengembangan inovasi yang terus-terusan serta ikuti perkembangan tehnologi konstruksi yang berkembang cepat, PT. Hutama Karya sudah dapat membuahkan product dengan tehnologi tinggi berbentuk : Jembatan Bentang Panjang (Suspension Cable Bridge, Balanced Cantilever Bridge, Arch Steel Bridge, Cable Stayed). PT. Hutama Karya sudah penuhi standard internasional dalam soal kwalitas, keselamatan kerja serta lingkungan. Pada masa millennia di mana dinamika ekonomi makin cepat, PT. Hutama Karya sudah merevitalisasi diri dengan lakukan pengembangan usaha untuk bidang-sektor swasta dengan pembangunan seperti High Rise Building (Bakrie Tower, Apartemen), infrastruktur (Jalan TOL).

Baca selengkapnya

PT. Angkasa Pura I (Persero) merupakan salah satu perusahaan milik negara atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mempunyai kewenangan dalam memberikan pelayanan jalan raya udara serta bisnis bandar udara di Indonesia yang mengutamakan service pada lokasi Indonesia sisi tengah serta lokasi Indonesia sisi timur. Pada tanggal 17 Mei 1965 berdasar pada Ketentuan Pemerintah nomer 21 th. 1965 Pemerintah merubah nama Perusahaan Negara Angkasa Pura Kemayoran jadi Perusahaan Negara Angkasa Pura dengan maksud untuk lebih membuka kemungkinan mengelola bandar udara lain di lokasi Indonesia. Dalam rencana pembagian lokasi pengelolaan bandar udara, berdasar pada Ketentuan Pemerintah nomer 25 th. 1987 tanggal 19 Mei 1987 nama Perusahan Umum Angkasa Pura dirubah jadi Perusahaan Umum Angkasa Pura I. Perihal seperti yang telah dijelaskan diatas dengan searah dengan dibuatnya Perusahaan Umum Angkasa Pura II yang dengan cara spesial di beri pekerjaan untuk mengelola Bandar Udara Soekarno-Hatta serta Bandar Udara Halim Perdanakusuma.

Baca selengkapnya

PT Brantas Abipraya (Persero) adalah salah satu badan usaha milik negara ( BUMN ) yang bergerak dalam bidang kontraktor yang sedang berkembang pesat, dengan kegiatan utama perusahaan berupa proyek-proyek bidang ke-airan (Bendungan, Dam, Jaringan Irigasi, dll). pada masa sekarang ini perusahaan ini sudah berekspansi menangani proyek-proyek diluar ke-airan, yaitu Jalan, Jembatan, Gedung, Darmaga, Bandara, Reklamasi dan lainnya. Wilayah kerja PT. Brantas Abipraya (Persero) tersebar diseluruh wilayah Indonesia. PT Brantas Abipraya (Persero) merupakan perusahaan kontraktor BUMN yang sedang berkembang pesat, dengan core business proyek-proyek bidang ke-airan (Bendungan, Dam, Jaringan Irigasi, dll). Saat ini perusahaan sudah berekspansi menangani proyek-proyek diluar ke-airan, yaitu Jalan, Jembatan, Gedung, Darmaga, Bandara, Reklamasi dan lainnya.

Baca selengkapnya

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, disingkat Kemenkumham, dahulu bernama “Departemen Kehakiman” (1945-1999), “Departemen Hukum dan Perundang-undangan” (1999-2001), “Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia” (2001-2004), “Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia” (2004-2009), adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dipimpin oleh seorang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) yang sejak 19 Oktober 2011 dijabat oleh Amir Syamsuddin. Kantor wilayah (kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan instansi vertikal Kemenkumham yang berkedudukan di setiap provinsi.

Baca selengkapnya